Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Syahganda: Masinton Benar, Rezim Sekarang Lebih Parah Dari VOC Belanda

SENIN, 22 JUNI 2020 | 00:06 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, tengah jadi pembicaraan di tengah masyarakat khususnya pemerhati politik.

Ketika berbicara dalam webinar DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) bertema “Pandemik Cobid-19 Di Mata Aktivis Lintas Generasi, Sudut Pandang Kini dan Mendatang” yang digelar pekan lalu (Selasa, 16/6), Masinton meminta agar pemerintahan yang ada saat ini tidak bertindak lebih parah dibandingkan Perusahaan Dagang Hindia Belanda atau Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) yang pernah menguasai Indonesia di masa lalu.

Pernyataan Masinton itu diapresiasi kalangan aktivis. Masinton dipuji sebagai politisi yang berani memperjuangan kebenaran meskipun berada di gerbong pemerintah.


Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan, misalnya, mengatakan pernyataan Masinton itu adalah otokritik dari sosok aktivis tulen.

“Masinton benar, rezim sekarang lebih parah dari VOC Belanda,” ujar Syahganda.

Kritik Masinton terlihat begitu tajam. Namun harus diakui, sambungnya, praktek ekonomi Jokowi yang neoliberal dan selalu mengobral utang sudah mencekam arah kehidupan berbangsa.

“Ini terutama karena "supir" recovery ekonomi Indonesia saat pandemik ini dilakukan Sri Mulyani, seorang Neolib tulen. Bahkan, Sri Mulyani pernah gagal dalam memprediksi talangan stimulus Bank Century pada tahun 2008 lalu. Di mana Sri Mulyani menduga awalnya kebutuhan bailout Bank Century hanya Rp 600 miliar  namun membengkak menjadi Rp 6,7 triliun,” ujar Syahganda dalam dialog dengan redaksi Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu.

Menurut Syahganda, kritik keras Masinton itu dapat dijadikan Jokowi sebagai isyarat penting agar Jokowi benar-benar memilih kelompok  Marhaenis dan meninggalkan kelompok neoliberal dalam merumuskan kebijakan ekonominya saat ini.

“Apalagi krisis ini berskala sangat besar, yang hanya mampu dijawab oleh kelompok progresif revolusioner. Bukan teknokratik neolib,” demikian Syahganda.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

PT CNI Serahkan Duit Rp401 Miliar ke Kejagung

Senin, 31 Agustus 2026 | 20:27

Detik-Detik Bareskrim Gerebek Kasino di Batam: Pemain Panik, Rp7,7 Miliar Disita

Senin, 31 Agustus 2026 | 20:23

Owner VIMA Buka Suara soal Legalitas dan Perizinan Resmi

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:51

Masyarakat Diminta Berikan Data Jujur untuk Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:46

Enam Perusahaan di Kalimantan Disanksi Terkait Karhutla

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:38

Corpus Juris Civilis Tahun 528 M sebagai Fondasi Hukum Modern

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:34

Destry Pimpin BI Cerminkan Kuatnya Kepemimpinan Perempuan

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:24

Prabowo Tahu Persis Siapa yang Ingin Menjatuhkannya

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:05

PGNMAS Boyong BerandaMAS di Danantara Housing Expo 2026

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:03

Kemenperin Minta Tambahan Anggaran Rp1,72 Triliun

Senin, 31 Agustus 2026 | 18:54

Selengkapnya