Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Syahganda: Masinton Benar, Rezim Sekarang Lebih Parah Dari VOC Belanda

SENIN, 22 JUNI 2020 | 00:06 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, tengah jadi pembicaraan di tengah masyarakat khususnya pemerhati politik.

Ketika berbicara dalam webinar DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) bertema “Pandemik Cobid-19 Di Mata Aktivis Lintas Generasi, Sudut Pandang Kini dan Mendatang” yang digelar pekan lalu (Selasa, 16/6), Masinton meminta agar pemerintahan yang ada saat ini tidak bertindak lebih parah dibandingkan Perusahaan Dagang Hindia Belanda atau Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) yang pernah menguasai Indonesia di masa lalu.

Pernyataan Masinton itu diapresiasi kalangan aktivis. Masinton dipuji sebagai politisi yang berani memperjuangan kebenaran meskipun berada di gerbong pemerintah.


Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan, misalnya, mengatakan pernyataan Masinton itu adalah otokritik dari sosok aktivis tulen.

“Masinton benar, rezim sekarang lebih parah dari VOC Belanda,” ujar Syahganda.

Kritik Masinton terlihat begitu tajam. Namun harus diakui, sambungnya, praktek ekonomi Jokowi yang neoliberal dan selalu mengobral utang sudah mencekam arah kehidupan berbangsa.

“Ini terutama karena "supir" recovery ekonomi Indonesia saat pandemik ini dilakukan Sri Mulyani, seorang Neolib tulen. Bahkan, Sri Mulyani pernah gagal dalam memprediksi talangan stimulus Bank Century pada tahun 2008 lalu. Di mana Sri Mulyani menduga awalnya kebutuhan bailout Bank Century hanya Rp 600 miliar  namun membengkak menjadi Rp 6,7 triliun,” ujar Syahganda dalam dialog dengan redaksi Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu.

Menurut Syahganda, kritik keras Masinton itu dapat dijadikan Jokowi sebagai isyarat penting agar Jokowi benar-benar memilih kelompok  Marhaenis dan meninggalkan kelompok neoliberal dalam merumuskan kebijakan ekonominya saat ini.

“Apalagi krisis ini berskala sangat besar, yang hanya mampu dijawab oleh kelompok progresif revolusioner. Bukan teknokratik neolib,” demikian Syahganda.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ini Pesan SBY untuk Pemerintahan Prabowo soal Langkah Stabilisasi Ekonomi

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:45

Pengusaha Perikanan jadi Tersangka Kasus Alih Fungsi Lahan di Batang

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:19

Atlet Terbaik Taekwondo Asia Siap Tampil di Jakarta pada Agustus Mendatang

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:55

SBY: Masih Tersedia Opsi dan Solusi dari Otoritas Moneter dan Fiskal Kita

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:31

Reformasi MBG dan Menjaga Asa Prabowo

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:02

Program MBG Jangan Dihancurkan Gegara Tata Kelola Bermasalah

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:42

Danantara Perkuat Fokus Bisnis Telkom Lewat Pemangkasan Anak Usaha

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:21

Said Didu soal Kasus BGN: Prabowo Betul-betul Dikhianati

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:07

Kapuspen TNI: Media Miliki Peran Strategis Mencerdaskan Bangsa

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:50

DPD Minta Dapur MBG yang Sudah Berjalan Jangan Diputus Mendadak

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:30

Selengkapnya