Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Syahganda: Masinton Benar, Rezim Sekarang Lebih Parah Dari VOC Belanda

SENIN, 22 JUNI 2020 | 00:06 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, tengah jadi pembicaraan di tengah masyarakat khususnya pemerhati politik.

Ketika berbicara dalam webinar DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) bertema “Pandemik Cobid-19 Di Mata Aktivis Lintas Generasi, Sudut Pandang Kini dan Mendatang” yang digelar pekan lalu (Selasa, 16/6), Masinton meminta agar pemerintahan yang ada saat ini tidak bertindak lebih parah dibandingkan Perusahaan Dagang Hindia Belanda atau Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) yang pernah menguasai Indonesia di masa lalu.

Pernyataan Masinton itu diapresiasi kalangan aktivis. Masinton dipuji sebagai politisi yang berani memperjuangan kebenaran meskipun berada di gerbong pemerintah.


Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan, misalnya, mengatakan pernyataan Masinton itu adalah otokritik dari sosok aktivis tulen.

“Masinton benar, rezim sekarang lebih parah dari VOC Belanda,” ujar Syahganda.

Kritik Masinton terlihat begitu tajam. Namun harus diakui, sambungnya, praktek ekonomi Jokowi yang neoliberal dan selalu mengobral utang sudah mencekam arah kehidupan berbangsa.

“Ini terutama karena "supir" recovery ekonomi Indonesia saat pandemik ini dilakukan Sri Mulyani, seorang Neolib tulen. Bahkan, Sri Mulyani pernah gagal dalam memprediksi talangan stimulus Bank Century pada tahun 2008 lalu. Di mana Sri Mulyani menduga awalnya kebutuhan bailout Bank Century hanya Rp 600 miliar  namun membengkak menjadi Rp 6,7 triliun,” ujar Syahganda dalam dialog dengan redaksi Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu.

Menurut Syahganda, kritik keras Masinton itu dapat dijadikan Jokowi sebagai isyarat penting agar Jokowi benar-benar memilih kelompok  Marhaenis dan meninggalkan kelompok neoliberal dalam merumuskan kebijakan ekonominya saat ini.

“Apalagi krisis ini berskala sangat besar, yang hanya mampu dijawab oleh kelompok progresif revolusioner. Bukan teknokratik neolib,” demikian Syahganda.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya