Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Syahganda: Masinton Benar, Rezim Sekarang Lebih Parah Dari VOC Belanda

SENIN, 22 JUNI 2020 | 00:06 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, tengah jadi pembicaraan di tengah masyarakat khususnya pemerhati politik.

Ketika berbicara dalam webinar DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) bertema “Pandemik Cobid-19 Di Mata Aktivis Lintas Generasi, Sudut Pandang Kini dan Mendatang” yang digelar pekan lalu (Selasa, 16/6), Masinton meminta agar pemerintahan yang ada saat ini tidak bertindak lebih parah dibandingkan Perusahaan Dagang Hindia Belanda atau Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) yang pernah menguasai Indonesia di masa lalu.

Pernyataan Masinton itu diapresiasi kalangan aktivis. Masinton dipuji sebagai politisi yang berani memperjuangan kebenaran meskipun berada di gerbong pemerintah.


Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan, misalnya, mengatakan pernyataan Masinton itu adalah otokritik dari sosok aktivis tulen.

“Masinton benar, rezim sekarang lebih parah dari VOC Belanda,” ujar Syahganda.

Kritik Masinton terlihat begitu tajam. Namun harus diakui, sambungnya, praktek ekonomi Jokowi yang neoliberal dan selalu mengobral utang sudah mencekam arah kehidupan berbangsa.

“Ini terutama karena "supir" recovery ekonomi Indonesia saat pandemik ini dilakukan Sri Mulyani, seorang Neolib tulen. Bahkan, Sri Mulyani pernah gagal dalam memprediksi talangan stimulus Bank Century pada tahun 2008 lalu. Di mana Sri Mulyani menduga awalnya kebutuhan bailout Bank Century hanya Rp 600 miliar  namun membengkak menjadi Rp 6,7 triliun,” ujar Syahganda dalam dialog dengan redaksi Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu.

Menurut Syahganda, kritik keras Masinton itu dapat dijadikan Jokowi sebagai isyarat penting agar Jokowi benar-benar memilih kelompok  Marhaenis dan meninggalkan kelompok neoliberal dalam merumuskan kebijakan ekonominya saat ini.

“Apalagi krisis ini berskala sangat besar, yang hanya mampu dijawab oleh kelompok progresif revolusioner. Bukan teknokratik neolib,” demikian Syahganda.

Populer

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

Gibran Jadi Kartu Mati Prabowo di Pilpres 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 03:02

UPDATE

RI Tak Boleh Tunduk atas Bea Masuk 104,38 Persen Produk Surya oleh AS

Jumat, 27 Februari 2026 | 10:16

DPR: Penagihan Pajak Tanpa Dasar Hukum yang Jelas Namanya Perampokan

Jumat, 27 Februari 2026 | 10:09

Suara Rakyat Terancam Hilang Jika PT Dinaikkan

Jumat, 27 Februari 2026 | 10:09

Bursa Cabut Status Pemantauan Khusus 14 Saham, Resmi Keluar dari Mekanisme FCA

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:57

IHSG Dibuka ke Zona Merah, Anjlok ke Level Terendah 8.093 Pagi Ini

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:41

Komisi III DPR Ingatkan Aparat Tak Main Hukum Terhadap ABK Fandi

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:38

Perjanjian Dagang RI-AS Perkuat Hilirisasi

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:36

Laba Bersih Astra International Turun 3,3 Persen di 2025, Jadi Rp32,77 Triliun

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:31

185 Lapangan Padel Belum Berizin, Pemprov DKI Segera Bertindak

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:16

Bursa Asia Melempem Jelang Akhir Pekan

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:06

Selengkapnya