Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani/Net

Politik

Jurus Sri Mulyani Bikin Negara Di Bawah Kendali Pendonor Utang

MINGGU, 21 JUNI 2020 | 12:03 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kebijakan utang negara yang terus dilakukan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (SMI) akan membuat bangsa Indonesia tidak berdaulat. Sebab, perekonomian dan politik akan dikendalikan oleh lembaga donor uang.

Pengamat politik, Satyo Purwanto mengatakan bahwa Sri Mulyani yang merupakan pengikut utama neoliberalisme memiliki naluri untuk fokus pada penghematan anggaran dan mencari pendanaan dari utang dan penjualan surat utang negara di saat paceklik.

Satyo Purwanto mengurai bahwa sejak awal tahun hingga akhir Mei 2020, pemerintah telah menarik utang baru sebesar Rp 360,7 triliun.


Tahun ini, pemerintah "menargetkan" pembiayaan utang untuk menutup defisit anggaran sebesar Rp 1.006,4 triliun.

“Sri Mulyani mengatakan akibat Pandemik Covid-19 defisit APBN tahun 2020 yang melebar ke 6,34 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) akan menjadi beban pemerintah selama 10 tahun ke depan," ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (21/6).

Mungkin, sambungnya, pernyataan Sri Mulyani perlu diralat. Sebab kalimat yang teopat adalah rakyat Indonesia akan menanggung beban utang tersebut dan beban terberat akan dirasakan oleh rakyat menengah dan miskin, sebab biaya hidup yang harus dibayarkan akan bertambah mahal dari hari ke hari.

“Itu terbukti ketika pihak Kemenkeu mengatakan bahwa sampai saat ini utang peninggalan 1998 belum juga kelar," sambung Satyo.

Dalam kondisi seperti sekarang ini, kata Satyo, diperlukan Menteri Keuangan yang bukan bermazhab neoliberal.

Sebab, jika setiap penyelamatan dari krisis seperti sekarang ini diserahkan ke mereka sudah dapat dipastikan negara akan terjebak dalam perangkap utang jangka panjang.

Ini lantaran pembiayaan utang akan dikejar dari setoran pajak, pencabutan subsidi, pengetatan anggaran, dan pemecahan masalah saat mentok adalah melalui utang.

"Dan akhirnya negara tidak berdaulat akibat perekonomian dan politik akan dikendalikan lembaga donor yang menjadi kepanjangan tangan negara-negara asing pengendali lembaga donor tersebut,” tutupnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya