Berita

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu/Net

Politik

Masinton Pasaribu: Pemerintah Jangan Lebih Parah Dari VOC Dong!

MINGGU, 21 JUNI 2020 | 08:29 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Sistem anggaran di masa pandemik Covid-19 memang harus benar-benar diawasi bersama. Ini lantaran pemerintah telah menggelontorkan dana hingga ratusan triliun rupiah untuk pemulihan ekonomi nasional.

Selain itu, penegakan hukum juga harus benar-benar tegak dalam memelototi anggaran tersebut.

Begitu tegas politisi PDIP Masinton Pasaribu dalam Webinar DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Session 1 bertajuk “Pandemik Cobid-19 Di Mata Aktivis Lintas Generasi, Sudut Pandang Kini dan Mendatang” yang digelar pada 16 Juni lalu.


“Kalau penegakan benar, orang-orang yang bermain-main juga potensi mainnya bisa diminimalisir,” terang Masinton Pasaribu.

Webinar ini diikuti lebih dari 800 partisipan dari berbagai latar belakang dari 34 provinsi se-Indonesia. Tidak hanya itu, diskusi juga menghadirkan narasumber dari berbagai bidang, mulai dari lingkar pemerintah, DPR, hingga para aktivis dan pakar ekonomi.

Di antaranya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, aktivis senior Hariman Siregar, dan politisi PDIP yang juga mantan anggota DPR Maruarar Sirait.

Kembali ke Masinton Pasaribu. Anggota Komisi III DPR itu lantas bercerita mengenai guyonannya dengan Bambang Soesatyo dalam melihat kebijakan ekonomi yang tengah dilakukan pemerintah.

Guyonan itu disampaikan sebagai seorang rakyat Indonesia yang merasa risau, bukan sebagai kader dari partai pemerintah.  Dalam joke itu, Masinton menyindir pemerintah sebagai sebuah kesatuan dari beragam koalisi.

“Saya melihat pemerintahan hari ini, arahnya kalau kita tidak awasi, artinya pemerintahan ini tidak tunggal ada koalisi, harus kita awasi betul,” ujarnya yang terbata-bata meluruskan maksud dari apa yang akan dikritik.  

“Jangan lebih parah dari VOC saya katakan,” sambung Masinton, kali ini dengan nada tegas.

Menurutnya, VOC di zaman penjajahan hanya bertindak memunguti pajak masyarakat. Tapi tidak membebani rakyat dengan utang. Sementara pemerintah, diwanti-wantinya untuk tidak melakukan hal yang sama atau malah yang lebih parah.

“Pemerintahan di alam merdeka ini kan tidak boleh dong lebih parah dari VOC, mungutin (pajak) dari rakyat terus ngutang-ngutang juga,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengajak semua pihak, termasuk para aktivis untuk bersama-sama mengawal pemerintah demi mewujudkan kedaulatan nasional.

“Konsen kita mengawal bagaimana mewujudkan kemandirian dan kedaulatan nasional itu,” tutupnya.

Populer

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

UPDATE

Pernah Puji LSP Kapolri Terbaik, Habiburokhman Ungkap Istilah ‘Perkalian Nol’

Minggu, 08 November 2026 | 04:30

Penahanan LSP Jadi Pukulan Berat bagi Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 04:18

Pengamat Puji Ketenangan Jokowi saat Tunjukkan Ijazah di Persidangan

Minggu, 08 November 2026 | 04:00

Ziarah ke Makam Bung Karno, Sekjen PDIP: Kekuasaan itu untuk Rakyat

Minggu, 08 November 2026 | 03:32

Penyadapan Prabowo Mustahil Bukan untuk Tujuan Makar

Minggu, 08 November 2026 | 03:19

Kolaborasi PAM Jaya dan Pemkot Jaktim Hadirkan Sarana Tinju di Kampung Melayu

Minggu, 08 November 2026 | 03:00

Wapres Gibran Tidak Lagi Memiliki Legitimasi sebagai Pemimpin

Minggu, 08 November 2026 | 02:32

Ada Aroma Kuat Makar di Balik Penyadapan terhadap Prabowo

Minggu, 08 November 2026 | 02:22

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Wapres Gibran Wajib Menghormati Putusan MA

Minggu, 08 November 2026 | 01:43

Selengkapnya