Berita

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu/Net

Politik

Masinton Pasaribu: Pemerintah Jangan Lebih Parah Dari VOC Dong!

MINGGU, 21 JUNI 2020 | 08:29 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Sistem anggaran di masa pandemik Covid-19 memang harus benar-benar diawasi bersama. Ini lantaran pemerintah telah menggelontorkan dana hingga ratusan triliun rupiah untuk pemulihan ekonomi nasional.

Selain itu, penegakan hukum juga harus benar-benar tegak dalam memelototi anggaran tersebut.

Begitu tegas politisi PDIP Masinton Pasaribu dalam Webinar DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Session 1 bertajuk “Pandemik Cobid-19 Di Mata Aktivis Lintas Generasi, Sudut Pandang Kini dan Mendatang” yang digelar pada 16 Juni lalu.

“Kalau penegakan benar, orang-orang yang bermain-main juga potensi mainnya bisa diminimalisir,” terang Masinton Pasaribu.

Webinar ini diikuti lebih dari 800 partisipan dari berbagai latar belakang dari 34 provinsi se-Indonesia. Tidak hanya itu, diskusi juga menghadirkan narasumber dari berbagai bidang, mulai dari lingkar pemerintah, DPR, hingga para aktivis dan pakar ekonomi.

Di antaranya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, aktivis senior Hariman Siregar, dan politisi PDIP yang juga mantan anggota DPR Maruarar Sirait.

Kembali ke Masinton Pasaribu. Anggota Komisi III DPR itu lantas bercerita mengenai guyonannya dengan Bambang Soesatyo dalam melihat kebijakan ekonomi yang tengah dilakukan pemerintah.

Guyonan itu disampaikan sebagai seorang rakyat Indonesia yang merasa risau, bukan sebagai kader dari partai pemerintah.  Dalam joke itu, Masinton menyindir pemerintah sebagai sebuah kesatuan dari beragam koalisi.

“Saya melihat pemerintahan hari ini, arahnya kalau kita tidak awasi, artinya pemerintahan ini tidak tunggal ada koalisi, harus kita awasi betul,” ujarnya yang terbata-bata meluruskan maksud dari apa yang akan dikritik.  

“Jangan lebih parah dari VOC saya katakan,” sambung Masinton, kali ini dengan nada tegas.

Menurutnya, VOC di zaman penjajahan hanya bertindak memunguti pajak masyarakat. Tapi tidak membebani rakyat dengan utang. Sementara pemerintah, diwanti-wantinya untuk tidak melakukan hal yang sama atau malah yang lebih parah.

“Pemerintahan di alam merdeka ini kan tidak boleh dong lebih parah dari VOC, mungutin (pajak) dari rakyat terus ngutang-ngutang juga,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengajak semua pihak, termasuk para aktivis untuk bersama-sama mengawal pemerintah demi mewujudkan kedaulatan nasional.

“Konsen kita mengawal bagaimana mewujudkan kemandirian dan kedaulatan nasional itu,” tutupnya.

Populer

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Kaki Kanan Aktor Senior Dorman Borisman Dikubur di Halaman Rumah

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:53

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Pj Gubernur Jabar Ingin Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Sempurna

Kamis, 02 Mei 2024 | 03:58

Kantongi Sertifikasi NBTC, Poco F6 Segera Diluncurkan

Sabtu, 04 Mei 2024 | 08:24

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

Ketua Alumni Akpol 91 Lepas Purna Bhakti 13 Anggota

Minggu, 05 Mei 2024 | 17:52

UPDATE

Menag Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji di Arab Saudi

Selasa, 07 Mei 2024 | 02:05

Baru Kantongi 100 Ribu KTP, Noer Fajriensyah Ngebet Maju Pilgub Jakarta

Selasa, 07 Mei 2024 | 02:02

Politikus Perempuan di DPR Diprediksi Bertambah 10 Orang

Selasa, 07 Mei 2024 | 01:29

PDIP Tancap Gas Godok Nama-Nama Calon di Pilkada 2024

Selasa, 07 Mei 2024 | 01:26

Pemprov DKI Tak Serius Sediakan TPU di Kepulauan Seribu

Selasa, 07 Mei 2024 | 01:00

Subholding Pelindo Siap Kelola Area Pengembangan I Bali Maritime Tourism Hub

Selasa, 07 Mei 2024 | 00:40

Ridwan Kamil-Bima Arya Berpeluang Dipromosikan 3 Parpol Besar di Pilgub Jakarta

Selasa, 07 Mei 2024 | 00:32

DPRD DKI Terus Dorong Program Sekolah Gratis Direalisasikan

Selasa, 07 Mei 2024 | 00:24

Buku "Peta Jalan Petani Cerdas" Panduan Petani Sukses Dunia Akhirat

Senin, 06 Mei 2024 | 23:59

Popularitas Jokowi dan Gibran Tetap Tinggi Tanpa PDIP

Senin, 06 Mei 2024 | 23:11

Selengkapnya