Berita

Ekonom senior DR. Rizal Ramli dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Pandjaitan/Net

Politik

Geradi: Luhut Pandjaitan Takut Rakyat Makin Kritis Seperti Rizal Ramli

MINGGU, 21 JUNI 2020 | 07:39 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Penolakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Pandjaitan untuk berdebat dengan ekonom senior DR. Rizal Ramli merupakan hal yang wajar.

Menko Luhut dinilai sudah memiliki perhitungan matang mengenai konsekuensi yang akan diterima jika sampai menanggapi kesanggupan Rizal Ramli atas tantanganya sendiri.

"Soal debat saya pikir akan sangat-sangat berat konsekuensinya jika Luhut menerima tantangan," ujar analis politik dari Universitas Islam Indonesia (UII), Geradi Yudhistira kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (21/6).


Geradi menerangkan, jika Luhut kalah dalam debat itu, maka Luhut maupun tim ekonomi Jokowi otomatis harus menjalankan perekonomian sesuai data yang dimiliki oleh Rizal Ramli.

"Dengan begitu pertimbangan-pertimbangan politik yang tidak kita tahu apa itu di belakang sana itu menjadi dihilangkan dan itu menjadi susah," jelas Geradi.

Dia pun merasa yakin Luhut tidak akan berani mengambil risiko yang mempertaruhkan pertimbangan politik pemerintahan Jokowi.

Selain itu, jika Luhut merespon kesanggupan Rizal Ramli, maka publik akan semakin kritis terhadap pemerintah. Sebab, Rizal Ramli akan membuka data yang selama ini publik tidak ketahui mengenai borok kebijakan utang pemerintah.

"Masyarakat akan cenderung untuk mendengar dan mengikuti pemikiran-pemikiran kritis yang dilontarkan oleh para akademisi dan pengamat ekonomi di luar," sambung Geradi.

Dengan demikian, Geradi beranggapan pihak-pihak pemerintahan Jokowi tidak akan berani melakukan debat terbuka dengan akademisi maupun pengamat ekonomi yang dapat merugikan pemerintahan Jokowi sendiri.

"Jadi saya pikir saya melihat tidak akan terjadi sebuah debat terbuka antara pemerintah dengan akademisi dan atau dengan pengamat ekonomi sekalipun," pungkas Geradi.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya