Ekonom senior DR. Rizal Ramli dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Pandjaitan/Net
Penolakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Pandjaitan untuk berdebat dengan ekonom senior DR. Rizal Ramli merupakan hal yang wajar.
Menko Luhut dinilai sudah memiliki perhitungan matang mengenai konsekuensi yang akan diterima jika sampai menanggapi kesanggupan Rizal Ramli atas tantanganya sendiri.
"Soal debat saya pikir akan sangat-sangat berat konsekuensinya jika Luhut menerima tantangan," ujar analis politik dari Universitas Islam Indonesia (UII), Geradi Yudhistira kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (21/6).
Geradi menerangkan, jika Luhut kalah dalam debat itu, maka Luhut maupun tim ekonomi Jokowi otomatis harus menjalankan perekonomian sesuai data yang dimiliki oleh Rizal Ramli.
"Dengan begitu pertimbangan-pertimbangan politik yang tidak kita tahu apa itu di belakang sana itu menjadi dihilangkan dan itu menjadi susah," jelas Geradi.
Dia pun merasa yakin Luhut tidak akan berani mengambil risiko yang mempertaruhkan pertimbangan politik pemerintahan Jokowi.
Selain itu, jika Luhut merespon kesanggupan Rizal Ramli, maka publik akan semakin kritis terhadap pemerintah. Sebab, Rizal Ramli akan membuka data yang selama ini publik tidak ketahui mengenai borok kebijakan utang pemerintah.
"Masyarakat akan cenderung untuk mendengar dan mengikuti pemikiran-pemikiran kritis yang dilontarkan oleh para akademisi dan pengamat ekonomi di luar," sambung Geradi.
Dengan demikian, Geradi beranggapan pihak-pihak pemerintahan Jokowi tidak akan berani melakukan debat terbuka dengan akademisi maupun pengamat ekonomi yang dapat merugikan pemerintahan Jokowi sendiri.
"Jadi saya pikir saya melihat tidak akan terjadi sebuah debat terbuka antara pemerintah dengan akademisi dan atau dengan pengamat ekonomi sekalipun," pungkas Geradi.
