Berita

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelora, Fahri Hamzah/Net

Politik

Fahri Hamzah: Rakyat Akan Tertib Sendiri Kalau Pemerintahnya Benar

SABTU, 20 JUNI 2020 | 16:25 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Tidak diperlukan menertibkan rakyat untuk menjunjung tinggi kebebasan berpendapat di Indonesia. Yang perlu ditertibkan justru para penyelenggara negara, agar masyarakat tertib dengan sendirinya.

Begitu kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelora, Fahri Hamzah saat mengisi diskusi daring #SolusiUntukNegeri dengan topik "Antara Riuh-Keruh Medsos dan Kebebasan Berpendapat. Bagaimana Menertibkan?", Sabtu (20/6).

"Rakyat itu akan menemukan caranya sendiri untuk tertib, kalau pemerintahannya itu tertib. Tapi kalau negaranya tidak tertib bagaimana mau mengharapkan rakyat tertib?" kata Fahri Hamzah.


Menurut aktivis '98 ini, bukan tanpa sebab dirinya menyebut negara harus ditertibkan.

Sebab, acap kali terlihat perbedaan kebijakan, misalnya dalam menghadapi pandemik Covid-19, dimana antar satu menteri dengan lainnya. Juga ketidaksinkronan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah "bernatem". Sehingga yang menjadi korban pada akhirnya adalah rakyat itu sendiri.

"Negara dibayar untuk tertib saja tidak tertib. Antara menterinya berantem, pemerintah pusat dengan pemerintah daerahnya berantem, rakyat tidak terlayani. Eh! yang tidak tertib tuh negara, bukan rakyat!" tegasnya.

Atas dasar itu, lanjut Fahri Hamzah, mentalitasnya para penyelenggara negara harus diubah supaya bagaimana tidak membuat masyarakat menjadi kacau balau.

"Menurut saya mentalitas itu harus dibalik. Kan ada istilah lama itu, 'guru kencing berdiri, murid kencing berlari'. Kalau kita terapkan ke dalam negara, kalau negara tidak tertib, ya rakyat kacau!" ujar mantan Wakil Ketua DPR RI ini.

"Jadi harus introspeksi tuh yang dapat amanah, bukan rakyat yang harus introspeksi. Begitu cara berpikirnya," demikian Fahri Hamzah.

Selain Fahri Hamzah, turut hadir dalam diskusi daring tersebut antara lain; politisi PDIP Budiman Sudjatmiko, Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar, dan Stafsus Presiden Bidang Politik, Hukum, Ekonomi dan Sosial, Dini Purwono.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya