Berita

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelora, Fahri Hamzah/Net

Politik

Fahri Hamzah: Rakyat Akan Tertib Sendiri Kalau Pemerintahnya Benar

SABTU, 20 JUNI 2020 | 16:25 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Tidak diperlukan menertibkan rakyat untuk menjunjung tinggi kebebasan berpendapat di Indonesia. Yang perlu ditertibkan justru para penyelenggara negara, agar masyarakat tertib dengan sendirinya.

Begitu kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelora, Fahri Hamzah saat mengisi diskusi daring #SolusiUntukNegeri dengan topik "Antara Riuh-Keruh Medsos dan Kebebasan Berpendapat. Bagaimana Menertibkan?", Sabtu (20/6).

"Rakyat itu akan menemukan caranya sendiri untuk tertib, kalau pemerintahannya itu tertib. Tapi kalau negaranya tidak tertib bagaimana mau mengharapkan rakyat tertib?" kata Fahri Hamzah.


Menurut aktivis '98 ini, bukan tanpa sebab dirinya menyebut negara harus ditertibkan.

Sebab, acap kali terlihat perbedaan kebijakan, misalnya dalam menghadapi pandemik Covid-19, dimana antar satu menteri dengan lainnya. Juga ketidaksinkronan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah "bernatem". Sehingga yang menjadi korban pada akhirnya adalah rakyat itu sendiri.

"Negara dibayar untuk tertib saja tidak tertib. Antara menterinya berantem, pemerintah pusat dengan pemerintah daerahnya berantem, rakyat tidak terlayani. Eh! yang tidak tertib tuh negara, bukan rakyat!" tegasnya.

Atas dasar itu, lanjut Fahri Hamzah, mentalitasnya para penyelenggara negara harus diubah supaya bagaimana tidak membuat masyarakat menjadi kacau balau.

"Menurut saya mentalitas itu harus dibalik. Kan ada istilah lama itu, 'guru kencing berdiri, murid kencing berlari'. Kalau kita terapkan ke dalam negara, kalau negara tidak tertib, ya rakyat kacau!" ujar mantan Wakil Ketua DPR RI ini.

"Jadi harus introspeksi tuh yang dapat amanah, bukan rakyat yang harus introspeksi. Begitu cara berpikirnya," demikian Fahri Hamzah.

Selain Fahri Hamzah, turut hadir dalam diskusi daring tersebut antara lain; politisi PDIP Budiman Sudjatmiko, Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar, dan Stafsus Presiden Bidang Politik, Hukum, Ekonomi dan Sosial, Dini Purwono.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Laksdya Erwin Tinjau Distribusi Bantuan di Aceh Tamiang

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:55

Jembatan Merah Putih

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:40

Kongres Perempuan 1928 Landasan Spirit Menuju Keadilan Gender

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:13

Menko AHY Lepas Bantuan Kemanusiaan Lewat KRI Semarang-594

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:55

Membeli Damai dan Menjual Perang

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:32

Komdigi Gandeng TNI Pulihkan Infrastruktur Komunikasi di Aceh

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:08

Rocky Gerung: Kita Minta Presiden Prabowo Menjadi Leader, Bukan Dealer

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:45

DPRD Minta Pemkot Bogor Komitmen Tingkatkan Mutu Pendidikan

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:27

Kebijakan Mualem Pakai Hati Nurani Banjir Pujian Warganet

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:09

Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Bikin Pemerintahan Stabil

Selasa, 23 Desember 2025 | 00:54

Selengkapnya