Berita

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelora, Fahri Hamzah/Net

Politik

Fahri Hamzah: Rakyat Akan Tertib Sendiri Kalau Pemerintahnya Benar

SABTU, 20 JUNI 2020 | 16:25 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Tidak diperlukan menertibkan rakyat untuk menjunjung tinggi kebebasan berpendapat di Indonesia. Yang perlu ditertibkan justru para penyelenggara negara, agar masyarakat tertib dengan sendirinya.

Begitu kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelora, Fahri Hamzah saat mengisi diskusi daring #SolusiUntukNegeri dengan topik "Antara Riuh-Keruh Medsos dan Kebebasan Berpendapat. Bagaimana Menertibkan?", Sabtu (20/6).

"Rakyat itu akan menemukan caranya sendiri untuk tertib, kalau pemerintahannya itu tertib. Tapi kalau negaranya tidak tertib bagaimana mau mengharapkan rakyat tertib?" kata Fahri Hamzah.


Menurut aktivis '98 ini, bukan tanpa sebab dirinya menyebut negara harus ditertibkan.

Sebab, acap kali terlihat perbedaan kebijakan, misalnya dalam menghadapi pandemik Covid-19, dimana antar satu menteri dengan lainnya. Juga ketidaksinkronan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah "bernatem". Sehingga yang menjadi korban pada akhirnya adalah rakyat itu sendiri.

"Negara dibayar untuk tertib saja tidak tertib. Antara menterinya berantem, pemerintah pusat dengan pemerintah daerahnya berantem, rakyat tidak terlayani. Eh! yang tidak tertib tuh negara, bukan rakyat!" tegasnya.

Atas dasar itu, lanjut Fahri Hamzah, mentalitasnya para penyelenggara negara harus diubah supaya bagaimana tidak membuat masyarakat menjadi kacau balau.

"Menurut saya mentalitas itu harus dibalik. Kan ada istilah lama itu, 'guru kencing berdiri, murid kencing berlari'. Kalau kita terapkan ke dalam negara, kalau negara tidak tertib, ya rakyat kacau!" ujar mantan Wakil Ketua DPR RI ini.

"Jadi harus introspeksi tuh yang dapat amanah, bukan rakyat yang harus introspeksi. Begitu cara berpikirnya," demikian Fahri Hamzah.

Selain Fahri Hamzah, turut hadir dalam diskusi daring tersebut antara lain; politisi PDIP Budiman Sudjatmiko, Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar, dan Stafsus Presiden Bidang Politik, Hukum, Ekonomi dan Sosial, Dini Purwono.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya