Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelora, Fahri Hamzah/Net
Tidak diperlukan menertibkan rakyat untuk menjunjung tinggi kebebasan berpendapat di Indonesia. Yang perlu ditertibkan justru para penyelenggara negara, agar masyarakat tertib dengan sendirinya.
Begitu kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelora, Fahri Hamzah saat mengisi diskusi daring #SolusiUntukNegeri dengan topik "Antara Riuh-Keruh Medsos dan Kebebasan Berpendapat. Bagaimana Menertibkan?", Sabtu (20/6).
"Rakyat itu akan menemukan caranya sendiri untuk tertib, kalau pemerintahannya itu tertib. Tapi kalau negaranya tidak tertib bagaimana mau mengharapkan rakyat tertib?" kata Fahri Hamzah.
Menurut aktivis '98 ini, bukan tanpa sebab dirinya menyebut negara harus ditertibkan.
Sebab, acap kali terlihat perbedaan kebijakan, misalnya dalam menghadapi pandemik Covid-19, dimana antar satu menteri dengan lainnya. Juga ketidaksinkronan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah "bernatem". Sehingga yang menjadi korban pada akhirnya adalah rakyat itu sendiri.
"Negara dibayar untuk tertib saja tidak tertib. Antara menterinya berantem, pemerintah pusat dengan pemerintah daerahnya berantem, rakyat tidak terlayani. Eh! yang tidak tertib tuh negara, bukan rakyat!" tegasnya.
Atas dasar itu, lanjut Fahri Hamzah, mentalitasnya para penyelenggara negara harus diubah supaya bagaimana tidak membuat masyarakat menjadi kacau balau.
"Menurut saya mentalitas itu harus dibalik. Kan ada istilah lama itu, 'guru kencing berdiri, murid kencing berlari'. Kalau kita terapkan ke dalam negara, kalau negara tidak tertib, ya rakyat kacau!" ujar mantan Wakil Ketua DPR RI ini.
"Jadi harus introspeksi tuh yang dapat amanah, bukan rakyat yang harus introspeksi. Begitu cara berpikirnya," demikian Fahri Hamzah.
Selain Fahri Hamzah, turut hadir dalam diskusi daring tersebut antara lain; politisi PDIP Budiman Sudjatmiko, Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar, dan Stafsus Presiden Bidang Politik, Hukum, Ekonomi dan Sosial, Dini Purwono.
