Berita

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksaman), Samuel F. Silaen/Net

Politik

Harus Dipahami, New Normal Pilihan Dilematis Buat Pemerintah

SABTU, 20 JUNI 2020 | 12:43 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah antara benci dan rindu soal pemberlakuan masa transisi new normal saat ini. Pilihan dilematis buat pemerintah selain harus secara perlahan-lahan menggerakan roda ekonomi yang terpapar virus corona.

Karena jika semakin lama terhenti maka akan semakin membebani APBN yang sedang berjalan.

Pemerintah seperti tidak ada pilihan untuk menghadapi dampak sosial dan ekonomi yang sedang terpuruk saat ini. Jika terus-terusan menambah utang untuk membiayai defisit transaksi berjalan APBN, berbahaya untuk jangka panjang.


"Dan jika berlama-lama maka ekonomi bukan hanya 'stuck' tapi 'failed'," kata Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksaman), Samuel F. Silaen kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (20/6).

Sungguh dilematis soal pelaksanaan new normal. Satu sisi roda ekonomi akan berjalan (berputar) kembali, di sisi lain naiknya jumlah korban yang terpapar virus corona. Jelas Samuel F. Silaen, peningkatan ini sedikit banyak menjadi momok yang juga menakutkan bagi pemerintah.

Tidak mudah untuk memasuki masa new normal, meski belum semuanya berjalan mulus, namun new normal ini menjadi keterpaksaan saja atas kondisi ekonomi 'crushed'.

"Mau tidak mau pemerintah harus melakukan tahapan new normal agar roda ekonomi kembali dapat berputar dimasa transisi ini," ujar Samuel F. Silaen.

Anggaran untuk penanganan dampak Covid-19 ini juga tidak sedikit. Banyak juga 'roman- roman' tidak sedap bermunculan yakni penyalahgunaan dana diberbagai daerah, pemerintah pusat seperti tidak berdaya menghadapi rantai birokrasi karena masing-masing pemimpin daerah itu adalah 'election leaders'.

"Pemerintah pusat sangat berhati-hati dalam memulai aktivitas ekonomi agar tidak kontraproduktif bagi laju penyebaran wabah virus corona di tengah masyarakat. Ini tantangan yang tidak mudah, melihat perilaku nyata masyarakat yang terkadang abai dengan protokol kesehatan yang sudah dicanangkan," tutur Samuel F. Silaen, alumni Lemhanas Pemuda I 2009.

New normal menjadi keharusan sekaligus keniscayaan hidup karena pilihan 'dilematis', sebab dampak signifikan hempasan Covid-19 ini begitu dahsyat. Mengguncang sendi-sendi ekonomi global tidak terkecuali ekonomi Indonesia.

"Syukur kepada pemerintah Indonesia yang relatif sudah berhasil menekan penyebaran virus corona dengan berbagai skema yang diambil, meski tak sempurna 100 persen. Namun dengan masa transisi new normal ini tidak ada jaminan bahwa Covid-19 ini akan segera lenyap alias enyah dari bangsa ini selama PSBB diberlakukan/diterapkan," ungkap Samuel F. Silaen.

Hari ini, 80 mall di Jakarta serentak sudah dibuka dan lain-lain. Samuel F. Silaen menduga mereka terpaksa saja membuka gerai meski rasa kuatir menghantui pemilik gerai akan sepi pengunjung, sementara biaya operasionalnya tak terhindarkan, hanya dengan harapan supaya masa masa transisi new normal ini berangsur pulih kembali, roda ekonomi kembali dapat berputar normal.

"Pemerintah sudah pasti tertekan berat akibat dampak buruk pandemik Covid-19 ini, banyak pembangunan infrastruktur pusat dan daerah juga ikut macet kena hempasan Covid-19, pemerintah sedang putar otak keras untuk menggerakkan roda ekonomi yang kadung macet," tutup Samuel F. Silaen.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya