Menkeu, Sri Mulyani Mulyani/Net
Di saat ini dalam situasi krisis di tengah pandemi virus corona baru atau Covid-19, Indonesia perlu Menteri Keuangan yang tidak bermahzab neoliberal.
Begitu pandangan mantan Sekjen ProDEM, Satyo Purwanto terkait kebijakan yang dilakukan Menkeu, Sri Mulyani Mulyani menangani krisis di saat pendemi Covid-19.
"Bagi pengikut utama neoliberalism seperti Sri Mulyani nalurinya akan memfokuskan secara berlebihan pada penghematan dan sumber pendapatan ketika paceklik hanya melalui utang dan jualan SUN atau sejenisnya," kata Satyo kepada redaksi, Sabtu (20/6).
Dalam melakukan pembiayaan negara, SMI selalu menerapkan teori dengan mengejar setoran pajak, haramkan subsidi, pengetatan keuangan dan yang menjadi komponen terpentingnya adalah dari utang.
Satyo menjabarkan, sejak awal tahun hingga akhir Mei 2020 pemerintah telah menarik utang baru sebesar Rp 360,7 triliun dan pada tahun ini, pemerintah "menargetkan" pembiayaan utang untuk menutup defisit anggaran sebesar Rp 1.006,4 triliun.
Belum lagi, kata Satyo, alasan SMI yang mengatakan akibat pandemi Covid-19 defisit APBN tahun 2020 yang melebar ke 6,34 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) akan menjadi beban pemerintah selama 10 tahun ke depan.
"Mungkin perlu diralat pernyataan SMI, lebih tepatnya yang akan menanggung adalah rakyat Indonesia dan terberat akan dirasakan oleh rakyat menengah dan miskin sebab biaya hidup yang harus dibayarkan akan bertambah mahal dari hari ke hari," kecamnya.
SMI dalam postingan melalui media sosial menyampaikan, dalam menyikapi pelebaran defisit APBN 2020 sebesar 6,34 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) yang diprediksi memjadi beban pemerintah hingga 10 tahun, dan dia memperkirakan program penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diprediksi akan memakan biaya hampir seribu triliun rupiah.
"Program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional diperkirakan akan memakan biaya Rp 905,10 triliun," kata SMI, Jumat kemarin(19/6).
