Tagihan Listrik Bikin Syok, Komisi VII DPR: Beban Rakyat Sudah Banyak, Jangan Ditambah Lagi

Pimpinan Komisi VII DPR RI dalam waktu dekat akan kembali meminta penjelasan dari Direksi PLN terkait tingginya tagihan listrik hingga ratusan persen.

Di tengah kondisi paceklik akibat dampak pandemik virus Corona baru (Covid-19) seperti saat ini, perusahaan plat merah itu diharapkan tidak menambah beban rakyat.

Demikian ditegaskan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi PAN, Eddy Soeparno saat mengisi diskusi bertajuk 'Polemik Tagihan Listrik Naik: Bagaimana Nasib Rakyat' yang diselenggarakan DPP PAN, Jumat (19/6).

"Kami sebagai wakil rakyat di DPR akan lanjutkan pembicaraan ini dialog kami dengan PLN. Apalagi mengingat saat ini kondisi masyarakat terbebani secara ekonomi. Jangan dibebani lagi oleh hal-hal yang membuat masyarakat semakin sulit," tegas Eddy Soeparno.

Bengkaknya tagihan listrik yang dirasakan secara mendadak, dengan dalih dampak subsidi tiga bulan terkakhir belakangan dinilai tidak masuk akal.

"Menurut kami hal ini sangat perlu mendapatkan perhatian. Karena bagaimanapun juga masyarakat berhak atas jawaban yang logis akurat tentang tagihan listriknya," ujar Sekjen PAN ini.

Atas dasar itu, Eddy Soeparno menegaskan akan terus mendesak PLN untuk memberikan jawaban rasional dan solutuf atas persoalan yang menimpa rakyat di tengah situasi pandemik Covid-19 seperti saat ini.  

"Dialog dengan PLN juga dengan para pihak yang terkena dampak (tagihan listrik) ini, agar kita bisa mengetahui dan kita bisa sampai pada akar masalah tentang unsur yang menyebabkan naiknya atau melonjaknya tagihan listrik ini," pungkasnya.