Berita

Pengamat politik dan juga aktivis, Satyo Purwanto/Ist

Politik

BBM Belum Diturunkan, Satyo Purwanto: Jangan Tunggu Rakyat Marah!

JUMAT, 19 JUNI 2020 | 16:20 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemerintah diminta peka terhadap beban berat yang kini ditanggung rakyat. Selain dihantam pandemik Covid-19 yang tak kunjung mereda, rakyat juga dibebani dengan harga bahan bakar minyak (BBM) yang belum juga diturunkan.

"Pemerintah dan Pertamina pakai hati nuranilah," ucap pengamat politik Satyo Purwanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (19/6).

Apalagi, Satyo menyoroti alasan yang disampaikan Menteri ESDM, Arifin Tasrif yang pernah menyebut alasan BBM tak kunjung diturunkan karena di Indonesia harganya masih lebih murah dibanding negara lain di ASEAN.


"Ini namanya penyesatan berpikir karena kalau dibandingkan dengan Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, mereka bukan produsen, mereka tidak punya sumur minyak, tapi coba dengan Malaysia," terang Satyo yang juga seorang aktivis ini.

Bila dilihat, kebijakan pemerintah ini juga berimbas pada perusahaan penjual BBM non plat merah. Mereka tetap mengacu pada harga lama meski minyak dunia kini turun.

"Pertamina terakhir melakukan perubahan harga di 1 Februari 2020. PT Shell Indonesia juga masih mengacu pada harga tanggal 1 Maret 2020, sampai saat ini mereka belum lagi menurunkan harga. Loh ini ada apa?" herannya.

"Artinya, selama Pertamina tidak melakukan perubahan harga, maka yang lain pun diam. Jangan-jangan justru Pertamina dan semua penjual BBM melakukan bisnis kartel," tutup Satyo heran.

Oleh karenanya, ia meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM untuk menurunkan harga BBM agar tak lagi memberatkan masyarakat.

"Jangan menikmati untung besar di atas penderitaan masyarakat yang tengah menghadapi krisis ekonomi akibat dampak wabah Covid-19. Jangan tunggu rakyat marah!" pungkas Satyo.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya