Berita

Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Nasir Djamil/Net

Politik

Nasir Djamil: Pemerintah Terkesan Lempar Batu Sembunyi Tangan Di RUU HIP

JUMAT, 19 JUNI 2020 | 08:57 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Langkah pemerintah meminta DPR untuk menunda pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila terkesan sebagai sikap yang masa bodoh.

Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Nasir Djamil amat menyayangkan Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan penundaan tersebut.

“Sebenarnya miris. Padahal kan, pembahasan satu RUU bersama pemerintah, jadi jangan terkesan seperti kata pepatah lempar batu sembunyi tangan,” ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (19/6).


Menurutnya, dengan adanya permintaan penundaan pembahasan dari Mahfud MD menimbulkan kesan bahwa DPR selama ini sangat ngotot membahas. Padahal pemerintah juga turut andil dalam pembahasan adanya RUU HIP.

“Kan kesannya seperti itu, jadi seolah-olah DPR lah yang paling ngotot, meskipun memang di DPR sendiri berbeda-beda pandangannya soal ini, ada yang menarik diri, ada yang menolak dengan catatan, dsb,” kata politisi PKS itu.

Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak melemparkan pernyataan meminta DPR untuk menunda, melainkan pemerintah dan DPR yang menghentikan pembahasan tersebut.

“Bahwa DPR sebagai pembentuk UU, ya. Tapi kan pembahasan UU itu kan dilakukan bersama pemerintah. Jadi dalam perspektif, opini publik, seolah-olah DPR secara kelembagaan disudutkan dengan pernyataan itu,” bebernya.

“Makanya, saya katakan ini kan mirip seperti kata pepatah lempar batu sembunyi tangan,” demikian Nasir Djamil.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya