Berita

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purbalingga, Suprih Handayani/RMOLJateng

Nusantara

74 Persen Penduduk Purbalingga Harus Disensus Lewat Offline

KAMIS, 18 JUNI 2020 | 20:42 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pendataan Sensus Penduduk (SP) secara online telah berlangsung dari pertengahan Februari hingga Mei 2020. Hasilnya 26% penduduk Purbalingga atau 244.483 jiwa sudah melaksanakan SP Online, sisanya 74% penduduk harus dilakukan sensus secara offline.
 
Hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purbalingga, Suprih Handayani dalam acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi BPS Kabupaten Purbalingga, Kamis (18/6) di Pendopo Dipokusumo.

"Provinsi Jawa Tengah mencatat respons SP online tertinggi secara nasional, hampir 9,6 juta penduduk Jateng kontribusi untuk SP Online. Purbalingga ada 244.483 jiwa, baru 26% berarti 74% Penduduk Purbalingga harus kita sensus secara offline," katanya dilansir Kantor Berita RMOLJateng, Kamis (18/6).
 

 
Sensus secara offline rencananya dilaksanakan di bulan September dengan mengubah proses bisnis yang awalnya dengan metode wawancara, namun karena ada refocusing anggaran, maka akan mengubahnya dengan menjadi drop and pick up.

"Kita drop draf melalui RT dan mengambil kembali. Pengolahan datanya dilakukan tahun depan karena keterbatasan anggaran. Jadi dengan terpaksa BPS belum bisa menyajikan data tahun ini,” katanya.
 
BPS juga meminta agar kerjasama dengan jajaran Pemda Purbalingga tetap berlanjut pada SP Offline. Sebab menurutnya, hasil sensus sangat membantu dalam pembangunan manusia. Disamping itu tanggal 15 Juni sampai 15 Juli BPS menurunkan petugas untuk survey updating data potensi desa.

"Kami juga akan mendata dampak Covid-19 terhadap ketenagakerjaan, akan dilakukan Survei Angkatan Kerja Nasional atau Saknas di bulan Agustus 2020 nanti," ungkapnya.
 
BPS Kabupaten Purbalingga juga mendapatkan kabar gembira bahwa aplikasi berbasis One Touch Statistic (OTS) yang telah dibuat mendapatkan apresiasi dari Kemenpan-RB dengan lolos hasil seleksi administrasi kompetisi inovasi pelayanan publik. OTS memperoleh data seperti kemiskinan, pengangguran pertumbuhan ekonomi
 
"Untuk membenahi data pangan terutama memperbaiki luas panen padi dan jagung, kami menggunakan teknologi satelit dan aplikasi berbasis android dengan metode Kerangka Sampel Area (KSA), dengan metode ini maka estimasi produksi menjadi lebih akurat dan dapat memperkirakan produksi 3 bulan ke depan. Jadi dengan KSA ini kita bisa melakukan perkiraan produksi kita seperti apa sehingga ketahanan pangan kita akan terjaga," tandasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya