Dapat Bocoran PKPU Pilkada Di Masa Pandemik Covid-19, Bawaslu Bakal Awasi Pelanggar Protokol Kesehatan

Peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 di masa pandemik virus corona baru (Covid-19) masih digodok penyelenggara bersama DPR dan pemerintah.

Namun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah mendapat bocoran isi dari apa yang diatur di dalam PKPU tersebut. Khususnya pelaksanaan dua tahapan penting yang dalam waktu dekat akan diselenggarakan KPU secara tatap muka.

Komisioner Bawaslu, Mochammad Afifuddin mengatakan, dirinya mendapat bocoran bahwa proses verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan dan pemutakhiran data pemilih akan dilakukan secara tatap muka.

"Dua tahapan ini membutuhkan perjumpaan fisik, kalau saya lihat bocoran PKPU-nya, meskipun ada opsi lain yang akan diatur nanti," ujar Afifuddin dalam acara penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) tambahan di Kantor KPU Pusat, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (18/6).

Dengan demikian, Afifuddin memastikan bahwa pihaknya akan turut mengawasi penerapan protokol kesehatan di dua tahapan yang akan dimulai pada 24 Juni nanti. Karena, setiap hal yang diatur di dalam PKPU menjadi objek pengawasan Bawaslu.

"Apa-apa yang sudah masuk ke dalam PKPU itu harus menjadi objek pengawasan kita. Termasuk prasyarat petugas datang ke lapangan menggunakan masker, pelindung wajah (face shield), sarung tangan, itu juga harus dipedomani oleh jajaran," ungkapnya.

Lebih lanjut, Afifudin berharap kepada seluruh penyelenggara pemilu untuk menaati protokol kesehatan, agar potensi penularan Covid-19 bisa diminimalisir.

"Tentu kami sangat berharap kerjasamanya, karena situasi saat ini dalam situasi yang tidak normal, situasi darurat. Dalam arti kita sudah sepakat bahwa prasyarat pelaksanaan pilkada ini diantaranya adalah protokol kesehatan yang harus diperhatikan," pungkasnya.