Berita

Rapat paripurna DPR yang dihadiri Menkeu Sri Mulyani/RMOL

Politik

Sri Mulyani: Pemerintah Berencana Transformasikan Subsidi Menjadi Bansos

KAMIS, 18 JUNI 2020 | 18:21 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Parlemen meminta pemerintah mengenai pentingnya belanja negara utamanya dalam mendukung efektivitas penanganan virus corona baru (Covid-19) dan pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, peran belanja negara menjadi sangat krusial dalam merespons dampak pandemik Covid-19 baik untuk mendukung upaya pemulihan dan reformasi dalam berbagai bidang.

Reformasi dalam berbagai bidang tersebut, kata Sri Mulyani, antara lain bidang kesehatan, program perlindungan sosial, pendidikan serta dukungan pada dunia usaha, UMKM, mendorong penguatan ketahanan pangan, pertanian, dan pemerintah tetap konsisten melanjutkan infrastruktur untuk mendukung transformasi ekonomi.


“Tahun 2021 diharapkan menjadi momentum transisi menuju normal pasca pandemik Covid- 19 serta secara bertahap dapat menyelesaikan tantangan fundamental yang dihadapi Indonesia,” kata Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (18/7).

Menanggapi pandangan F-PDIP, F-PG, F-Gerindra, F-Nasdem, F-PKB, F-PKS, F-PAN, dan F- PPP terkait kebijakan subsidi.

Sri Mulyani menyampaikan bahwa Pemerintah sependapat dengan pandangan perlunya transformasi belanja subsidi menjadi Bansos. Transformasi belanja subsidi menjadi Bansos merupakan salah satu upaya yang bisa ditempuh dalam meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran penerimanya.

Menkeu dua periode ini menambahkan, pemerintah telah menyadari bahwa mekanisme penyaluran subsidi yang diberikan dalam bentuk komoditas (subsidi selisih harga) rentan untuk salah sasaran karena sifatnya yang bisa dibeli/dikonsumsi oleh semua orang.

“Salah satu program yang sudah terealisasi adalah diubahnya subsidi raskin menjadi bantuan pangan. Oleh karena itu, Pemerintah berencana melanjutkan reformasi ini melalui transformasi subsidi lainnya menjadi bansos,” ujarnya.

“Namun demikian, Pemerintah menyadari bahwa transformasi ini harus dilakukan secara berhati-hati dan bertahap untuk menghindari adanya gejolak sosial dan memastikan transisi yang lebih mulus,” tandasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya