Kepadatan di Bandara Soetta saat awal diberlakukan masa new normal Covid-19/Net
Berdasarkan hasil statistik Sekolah Kedokteran Universitas Jhons Hopkins, Amerika Serikat. Indonesia merupakan negara dengan angka penularan tertinggi virus corona (Covid-19) di kawasan Asia Tenggara.
Hingga Rabu (17/6), Indonesia memiliki 41.431 orang positif melampaui tipis Singapura dengan 41.216 yang terinfeksi Covid-19.
Mantan Sekjen Prodem Satyo Purwanto melihat, lonjakan kasus positif Covid-19 di Indoensia disebabkan oleh akumulasi dari kurang ketatnya pengawasan dalam menerapkan kebijakan terkait penanganan menuju aturan kehidupan baru atau new normal.
“Berkai-kali Pemerintah Pusat menerapkan aturan tidak sinkron dengan Pemerintah Daerah atau sebaliknya,†kata Satyo kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (18/6).
Setiap hari, sambung dia, klaster-klaster baru penularan Covid-19 muncul dari titik-titik tempat interaksi publik seperti pasar, bandara, pelabuhan dan gedung perkantoran seiring beberapa daerah mulai melonggarkan kebijakan PSBB.
Di sisi lain, tingginya penularan tidak bisa disalahkan sepenuhnya kepada masyarakat.
Pasalnya, Komeng -sapaan akrabnya- menekankan, tidak ada jaminan untuk keamanan terkait kebutuhan primer mereka yang tetap harus dipenuhi ataupun tidak adanya jaminan bahwa mereka tidak di-PHK oleh tempatnya bekerja.
“Hal ini yang luput dipastikan oleh pemangku kepentingan, pemerintah kerap tegas kepada masyarakat tapi tidak keras kepada pelaku usaha yang nakal,†jelas Satyo.
Seharusnya, menurut dia, kebijakan new normal harus diikuti pengawasan dan penerapan SOP pembatasan jarak diruang publik. Ini penting guna menekan transmisi lokal apalagi import case.
“Mestinya SOP komprehensif dibuatkan peraturan semacam Perpres sehingga punya daya tekan dan memiliki sanksi tidak sebatas himbauan, sampai saat ini masih saja terlihat tidak adanya kepaduan antara kebijakan pusat dan daerah,†kritiknya.
Selain adanya SOP dengan payung Perpres, kesiapan new normal juga seharusnya dibarengi dengan infrastruktur pelayanan kesehatan seiring massifnya tes cepat. Mengingat, RS rujukan Covid-19 daya tampungnya terbatas, apalagi ditambah masih gelapnya riset pemerintah menemukan obat darurat untuk pasien selama vaksin belum ditemukan.
“Jika prasyarat tersebut belum terpenuhi tampaknya sangat beresiko tinggi akan terjadi failur dalam pencegahan dan penanganan wabah Covid-19, maka harapan memulihkan dampak ekonomi, sosial dan politik justru akan menjadi bencana yang bersifat "TSM" terstruktur, sistemik dan massif,†demikian Satyo.
