Berita

Anggota Baleg DPR Guspardi Gaus/Net

Politik

Guspardi Gaus Ajak Anggota Baleg Hormati Kritik Rakyat Demi UU Berkualitas

KAMIS, 18 JUNI 2020 | 13:47 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR merasa lembaganya dipersepsikan sedang kejar tayang oleh masyarakat. Hal ini terkait percepatan pembahasaan sejumlah RUU di masa pandemik Covid-19.

Persepsi itu semakin menjadi-jadi lantaran RUU yang dibahas mendapat penolakan warga. Contohnya RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Atas alasan itu, anggota Baleg DPR Guspardi Gaus mendesak pembahasan produk legislasi di DPR digelar lebih terbuka dan tidak terburu-buru. Sehingga, masyarakat tidak curiga ada agenda terselubung di balik terburu-burunya pembahasan UU.


"Di tengah pandemik Covid-19 ini masyarakat melihat kita terkesan terburu-buru, seolah-olah kejar waktu dalam membuat produk legislasi. Itulah persepsi yang terbangun di masyarakat saat ini,” katanya dalam rapat Baleg DPR di gedung Parlemen Jakarta, Kamis (18/6).

Karena itu, politisi PAN tersebut meminta agar Baleg DPR dapat mengevaluasi kembali proses pelaksanaan dan waktu pembahasan RUU yang ada di Baleg maupun Panitia Kerja (Panja) yang sedang dan akan melakukan kerja -kerja pembahasan UU.

Guspardi menilai saat ini banyak penolakan masyarakat terhadap produk legislasi di DPR dan menyebut pembahasan RUU itu terburu-buru.

Salah satunya RUU HIP yang mendapat sorotan, kritik, serta penolakan karena dibahas di saat masa reses dan masih dalam masa pandemik Covid-19, maka dipersepsikan oleh sebahagian besar masyarakat pembahasannya seolah kejar tayang dan kurang transparannya pembahasan RUU di DPR.

“Penolakan dan kritik masyarakat itu harus dihargai dan dihormati, namun tetap menjadi pembelajaran bagi DPR, khususnya Baleg untuk menghasilkan UU yang jauh lebih berkualitas dan didukung masyarakat,” tandasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya