Berita

Politik

Apresiasi Pemerintah Tunda RUU HIP, MUI Minta DPR Libatkan Masyarakat Setiap Bahas UU

KAMIS, 18 JUNI 2020 | 13:32 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengapresiasi langkah sigap dari pemerintah yang telah menunda pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Namun begitu, MUI tetap meminta DPR agar melibatkan masyarakat dalam setiap perumusan UU.

Demikian ditegaskan Wakil Ketua Umum MUI Pusat, Zainut Tauhid Sa'adi dalam keterangannya, Kamis (18/6).

"Kami mengapresiasi dan menghargai sikap dan langkah tegas pemerintah untuk menunda pembahasan RUU HIP dan mengembalikan RUU tersebut," kata Zainut Tauhid.


"Kepada DPR RI sebagai pengusul agar melakukan banyak dialog dan menyerap aspirasi terlebih dahulu dengan semua elemen masyarakat," imbuhnya.

Menurut dia, langkah yang diambil pemerintah sudah tepat karena RUU HIP adalah RUU inisiatif DPR. Sehingga pemerintah tidak bisa mencabut atau membatalkan RUU HIP tersebut.

"Kami menyadari bahwa hak untuk membuat UU adalah berada di tangan DPR bersama sama dengan pemerintah, namun seharusnya setiap UU yang akan dibahas hendaknya dilakukan dialog dan menyerap aspirasi masyarakat terlebih dahulu," tegasnya.

"Agar publik dapat memahami secara baik substansi UU yang akan dibahas," sambungnya Zainut Tauhid menambahkan.

Dengan demikian, lanjut Wakil Menteri Agama ini, publik terbuka untuk memberikan koreksi dan masukan dalam setiap produk perundang-undangan. Sehingga publik merasa dilibatkan dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan.

"Melibatkan publik dalam mengambil sebuah kebijakan itulah sesungguhnya esensi dari negara demokrasi," tutur Zainut Tauhid.

Lebih lanjut, dengan dikembalikannya RUU HIP ke DPR, MUI mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tidak lagi saling silang pendapat terkait RUU HIP tersebut. Hal ini guna terciptanya suasana kondusif untuk bersama.

"Kami mengajak kepada semua elemen masyarakat untuk menghentikan segala silang sengketa dan kegaduhan di ruang publik. Kita konsentrasikan pikiran dan perhatian kita ke DPR RI untuk membangun komunikasi dan dialog secara konstruktif dan persuasif agar ditemukan solusi yang lebih maslahat untuk kepentingan umat dan bangsa," demikian Zainut Tauhid.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Laksdya Erwin Tinjau Distribusi Bantuan di Aceh Tamiang

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:55

Jembatan Merah Putih

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:40

Kongres Perempuan 1928 Landasan Spirit Menuju Keadilan Gender

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:13

Menko AHY Lepas Bantuan Kemanusiaan Lewat KRI Semarang-594

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:55

Membeli Damai dan Menjual Perang

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:32

Komdigi Gandeng TNI Pulihkan Infrastruktur Komunikasi di Aceh

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:08

Rocky Gerung: Kita Minta Presiden Prabowo Menjadi Leader, Bukan Dealer

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:45

DPRD Minta Pemkot Bogor Komitmen Tingkatkan Mutu Pendidikan

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:27

Kebijakan Mualem Pakai Hati Nurani Banjir Pujian Warganet

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:09

Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Bikin Pemerintahan Stabil

Selasa, 23 Desember 2025 | 00:54

Selengkapnya