Berita

Politik

Apresiasi Pemerintah Tunda RUU HIP, MUI Minta DPR Libatkan Masyarakat Setiap Bahas UU

KAMIS, 18 JUNI 2020 | 13:32 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengapresiasi langkah sigap dari pemerintah yang telah menunda pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Namun begitu, MUI tetap meminta DPR agar melibatkan masyarakat dalam setiap perumusan UU.

Demikian ditegaskan Wakil Ketua Umum MUI Pusat, Zainut Tauhid Sa'adi dalam keterangannya, Kamis (18/6).

"Kami mengapresiasi dan menghargai sikap dan langkah tegas pemerintah untuk menunda pembahasan RUU HIP dan mengembalikan RUU tersebut," kata Zainut Tauhid.


"Kepada DPR RI sebagai pengusul agar melakukan banyak dialog dan menyerap aspirasi terlebih dahulu dengan semua elemen masyarakat," imbuhnya.

Menurut dia, langkah yang diambil pemerintah sudah tepat karena RUU HIP adalah RUU inisiatif DPR. Sehingga pemerintah tidak bisa mencabut atau membatalkan RUU HIP tersebut.

"Kami menyadari bahwa hak untuk membuat UU adalah berada di tangan DPR bersama sama dengan pemerintah, namun seharusnya setiap UU yang akan dibahas hendaknya dilakukan dialog dan menyerap aspirasi masyarakat terlebih dahulu," tegasnya.

"Agar publik dapat memahami secara baik substansi UU yang akan dibahas," sambungnya Zainut Tauhid menambahkan.

Dengan demikian, lanjut Wakil Menteri Agama ini, publik terbuka untuk memberikan koreksi dan masukan dalam setiap produk perundang-undangan. Sehingga publik merasa dilibatkan dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan.

"Melibatkan publik dalam mengambil sebuah kebijakan itulah sesungguhnya esensi dari negara demokrasi," tutur Zainut Tauhid.

Lebih lanjut, dengan dikembalikannya RUU HIP ke DPR, MUI mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tidak lagi saling silang pendapat terkait RUU HIP tersebut. Hal ini guna terciptanya suasana kondusif untuk bersama.

"Kami mengajak kepada semua elemen masyarakat untuk menghentikan segala silang sengketa dan kegaduhan di ruang publik. Kita konsentrasikan pikiran dan perhatian kita ke DPR RI untuk membangun komunikasi dan dialog secara konstruktif dan persuasif agar ditemukan solusi yang lebih maslahat untuk kepentingan umat dan bangsa," demikian Zainut Tauhid.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Gus Ipul Cek Perkembangan Siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama Manado

Jumat, 12 Juni 2026 | 00:14

Pegawai Imigrasi Jaksel Tingkatkan Kemampuan Jurnalistik dan Kehumasan

Kamis, 11 Juni 2026 | 23:46

Pengawasan MBG Harus Diperkuat Usai Dadan Dkk Dicokok Kejagung

Kamis, 11 Juni 2026 | 23:28

Pemerintah Sepakati Kerangka RAPBN 2027, Pertumbuhan Ekonomi Dibidik 6,5 Persen

Kamis, 11 Juni 2026 | 23:02

Piala AFF U-19: Drama VAR Kubur Impian Garuda Muda ke Final

Kamis, 11 Juni 2026 | 22:56

Mahasiswa Jabar Turun ke Jalan Suarakan RUU Polri dan BBM

Kamis, 11 Juni 2026 | 22:24

PLN Berhasil Operasikan Tower Emergency, Sistem Kelistrikan Sumut Kembali Normal

Kamis, 11 Juni 2026 | 22:14

Bahlil Pastikan Harga BBM Subsidi Tetap, Pertamax Naik Ikuti Harga Pasar

Kamis, 11 Juni 2026 | 21:36

Target Pendapatan Dipatok Naik, DPR Restui Minuman Manis Kena Cukai

Kamis, 11 Juni 2026 | 21:36

PLN Pulihkan Sistem Kelistrikan Sumatera Utara 72 Jam Lebih Cepat

Kamis, 11 Juni 2026 | 21:02

Selengkapnya