Berita

KRMT Roy Suryo mengkritisi wacana penghapusan premium, pertalite, dan solar oleh Pertamina/RMOLJateng

Politik

Premium Akan Dihapus Dengan Alasan Tak Ramah Lingkungan, Roy Suryo: Ambyar!

KAMIS, 18 JUNI 2020 | 11:44 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Saat masyarakat masih mempertanyakan harga BBM yang tak kunjung turun, Pertamina justru mengeluarkan kejutan baru.

Dengan alasan tidak ramah lingkungan, Pertamina berencana menghapus jenis bahan bakar minyak atau BBM premium, pertalite, juga solar.

Dalam pandangan mantan anggota DPR RI, Roy Suryo, alasan tak ramah lingkungan dari rencana penghapusan premium dan pertalite itu hanya kamuflase. Tujuan yang sebenarnya adalah rakyat dipaksa membeli Pertamax yang lebih mahal dan tidak diberi pilihan lain.


"Makin nyata dan jelas keketidakberpihakannya kepada rakyat. Masyarakat dipaksa beli Pertamax?" terang Roy Suryo dalam Twitter pribadinya, Rabu (17/6).

Mantan Menteri Pemuda Olahraga (Menpora) di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini juga menyinggung Komisaris Utama (Komut) Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang dirasa tak menjalankan tugasnya dengan baik.

Mantan Gubernur DKI itu, disebut Roy Suryo, justru membuat Pertamina semakin tak karuan.

"Ini juga bukti dan fakta bahwa sejak ada Komut itu, Pertamina semakin tak karuan, sudah harusnya harga turun karena kurs jeblok, eh malah (sekarang) hapus Premium dan Pertalite. Ambyar,” sambungnya.

Pakar telematika dan multimedia ini juga mengomentari bahwa penghapusan premiun dan pertalite adalah untuk anak cucu dan generasi ke depan. Roy Suryo menyebut hal tersebut sebagai ambigu.

"Kalau benar-benar sayang anak cucu, stop utang yang makin meroket," tegas Roy Suryo.

"Dengan itu anak-anak cucu kami tidak terbebani utang kalian, Ok?" pungkasnya.

Dilaporkan Kantor Berita RMOLBanten, Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati menyatakan, pihaknya sedang berdiskusi dengan pemerintah untuk menghapus BBM bernilai oktan rendah.

Keputusan tersebut mengacu kepada aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK Nomor 20 tahun 2017 mengenai pembatasan Research Octane Number (RON).

"Jadi ada regulasi KLHK yang menetapkan bahwa untuk menjaga polusi udara ada batasan di RON berapa, di kadar emisi berapa. Jadi nanti yang kita prioritaskan produk yang ramah lingkungan," ujarnya dalam diskusi virtual bertajuk ‘Memacu Kerja Pertamina’ beberapa waktu lalu.

Aturan tersebut menjelaskan, BBM yang boleh digunakan di kendaraan minimal harus RON 91, dengan kandungan sulfur maksimal 50 ppm serta ambang batas Cetane Number minimal 51. Regulasi ini berkenaan dengan standar Euro IV yang juga berlaku di banyak negara lain.

Untuk produk Pertamina sendiri, BBM yang berada di bawah RON 91 ada Pertalite dengan RON 90, Premium RON 88, dan Solar yang memiliki Cetane Number (CN) 48.

Jika berpatokan pada aturan tersebut, maka ketiga jenis BBM itu bakal dihapus karena tak sesuai standar Euro IV.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya