Berita

Burung Garuda/Net

Politik

Pengusul RUU HIP Bisa Dianggap Melakukan Pemberontakan Pada NKRI

KAMIS, 18 JUNI 2020 | 09:55 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Polemik RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) belum usai sekalipun pemerintah telah meminta DPR untuk menunda pembahasan.

Polemik itu kini beralih ke partai mana yang menjadi pengusul RUU HIP. Di mana RUU ini merupakan inisiatif dari DPR.

Bagi politisi Partai Demokrat Taufik Hidayat, siapa pengusul RUU HIP sangat penting diungkap ke publik, Sebab pengusul bisa masuk dalam kategori pemberontak negara.


“Mereka yang mengusulkan RUU HIP bisa dianggap melakukan penghianatan dan pemberontakan terhadap NKRI,” terangnya kepada redaksi, Kamis (18/6).

Dia lantas menjelaskan bahwa Pancasila adalah sebuah landasan dasar UUD 1945. Derajatnya adalah sebagai pembukaan hukum tertinggi di republik ini yang tak dapat diubah.

Artinya, pihak-pihak yang meletakkan Pancasila di bawah RUU bisa dikategorikan sebagai kelompok yang ingin melakukan usaha penghianatan/pemberontakan terhadap republik Indonesia.

“Pembukaan UUD tidak dapat diubah, di mana di dalamnya ada sila-sila Pancasila,” tekannya

“Jadi hanya satu kata buat mereka. Lawan!” demikian Taufik Hidayat.

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

Prabowo Diminta Tindak Tegas Kelompok yang Masih Persoalkan Hasil Pilpres 2024

Selasa, 22 September 2026 | 23:16

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Nasib Pengalihan Utang Whoosh Tak Jelas, Ini Penjelasan Wamenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 22:20

Ombudsman Soroti Masa Sanggah Data Rumah Rusak Gempa NTT Terlalu Singkat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:55

KPK Dalami Pengurusan HGB PT Bela Parahiyangan hingga ke Pusat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:36

Rafyq Pandjaitan Terpilih Ketua KWP, Ariawan Titip Pesan Ini

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:50

KBRI Singapura Tak Punya Dokumen Pendidikan Gibran

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:20

Jenderal Sigit jadi Bidak Benteng dalam Catur Pemerintahan Prabowo

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:57

Hatta Rajasa Pastikan Wantimpres Beri Nasihat Berkualitas untuk Presiden

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:44

Kapolri Berganti, Jenderal Sigit Serahkan Panji Tribrata ke Jenderal Suyudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:40

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Bersama UI, Peradi Profesional Bidik Pendidikan Advokat Lebih Berkualitas

Jumat, 02 Oktober 2026 | 18:51

Selengkapnya