Berita

Kepala Satuan Koordinasi Wilayah Banser Jabar, Yudi Nurcahyadi/Net

Politik

Gara-gara Ini Banser Jabar Ancam Duduki Gedung Sate Bandung

RABU, 17 JUNI 2020 | 16:01 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Keputusan Gubernur (Kepgub) Jawa Barat tentang protokol kesehatan di pondok pesantren terus menuai polemik. Bahkan, Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Jawa Barat mengancam akan menduduki Gedung Sate menyoal Kepgub tersebut.

Kepala Satuan Koordinator Wilayah (Kasatkorwil) Banser Jawa Barat, Yudi Nurcahyadi, mengaku menerima banyak aspirasi terkait Pergub tersebut. Menurutnya, ada akumulasi kekecewaan terhadap kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Terlebih, beberapa waktu lalu masyarakat Jawa Barat sempat dikagetkan dengan dicantumkannya DPD HTI yang merupakan organisasi terlarang sebagai pihak yang dilibatkan dalam penanganan virus corona.


“Bagaimana tidak, belum lama ini Gubernur mengundang HTI sebagai ormas terlarang. Dan yang sebagaimana kawan kawan-ketahui, muncul ancaman buat pesantren. Kita jadi bertanya-tanya ini ada apa,” kata Yudi, Rabu (17/6).

Selain aspirasi dari anggota Banser, terang Yudi, keinginan untuk menduduki gedung pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat tersebut juga datang dari kalangan pondok pesantren, termasuk dari para kiai.

“Juga dari beberapa pimpinan Pondok Pesantren. Banyak dari para kiai dan ajengan yang menginginkan adanya langkah konkret agar kejadian serupa tidak terulang,” tuturnya, dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Sementara, terkait situasi saat ini yang masih dilanda pandemik corona, Yudi mengaku masih berkoordinasi dengan pimpinan GP Ansor Jawa Barat dan pihak kepolisian.

“Ya kita akan cari cara bagaimana menyampaikan aspirasi dengan memperhatikan protokol corona. Karena bagaimanapun kita adalah organisasi yang beradab,” kata dia.

Yudi menegaskan, Banser Jabar akan senantiasa awas dan sigap apalagi terkait kebijakan yang langsung bersentuhan dengan pesantren dan keutuhan NKRI.

“Kami tidak akan tinggal diam kalau sudah menyangkut pesantren dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena itu ranah perjuangan kami,” pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya