Berita

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Harry Poernomo/Net

Politik

Gerindra Usul PLN Dibelah Seperti Angkasa Pura Dan Pelindo

RABU, 17 JUNI 2020 | 13:59 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Permasalahan di tubuh PT. PLN (Persero) sangat kompleks, sehingga diperlukan perencanaan organisasi yang matang agar dapat menyelesaikan sejumlah masalah di tubuh perusahaan plat merah tersebut.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Harry Poernomo mengusulkan PLN "dibelah" agar dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Dibelas seperti Angkasa Pura dan Pelindo.

"Saya usul jangan tanggung, dibelah saja PLN ini, rezim ini menjadi BUMN sendiri, entah PLN 1,2,3 seperti Angkasa Pura maupun Pelindo, saya tidak yakin dengan organisasi seperti sekarang ini, yang begitu besar PLN itu mampu punya fleksibilitas dna kelincahan yang cukup untuk mengatasi masalah kelistrikan nasional," kata Harry saat RDP dengan Dirut PLN Zulkifli Zaini, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6).


Menurutnya, PLN memiliki sistem organisasi monopoli dan pihaknya pesimistis permasalahan soal setrum bakal selesai.

"Karena, kan PLN ini kan monopoli, saya sangat pesimis ya PLN mampu membaik ke depan. Salah sataunya menurut saya organisasinya, tidak harus holding sub holding seperti Pertamina yang baru saja di organisasi tapi cobalah ikuti saja,” paparnya.

Harry meminta pengurus di tubuh PLN meninggalkan ego sentrisnya agar dapat menuntaskan permasaahan yang kompleks di tubuh PLN.

"Nah, kunci satu-satunya adalah ego. Selama orang-orang direksi PLN itu ego maunya besar punya anak buah besar kewenangannya besar kuasanya besar proyeknya besar, ya tidak mungkin," tandasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya