Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan/Net
Penolakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk berdebat dengan ekonom senior DR. Rizal Ramli mengenai masalah utang disesalkan publik.
Terlebih, tantangan ini mulanya dilontarkan oleh Luhut Pandjaitan, sementara kapasitas Rizal Ramli sebatas menyanggupi tantangan.
Salah satu yang menyesalkan penolakan Luhut Pandjaitan adalah anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS Muhammad Nasir Djamil.
Menurutnya, Menko Luhut memang berhak menolak debat yang akan dipromotori Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM). Namun ada konsekuensi di balik penolakan itu.
“Seperti munculnya tanda tanya publik, kenapa kemudian debat ini ditolak,†ujar Nasir kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (17/6).
Hal ini lantaran kebijakan utang negara yang dilakukan pemerintah memang dianggap oleh mayoritas publik kurang tepat. Sehingga seharusnya debat menjadi wadah bagi Menko Luhut untuk memberi penjelasan secara mendetail.
Keinginan Menko Luhut yang sebatas ingin berdiskusi dengan Rizal Ramli juga dirasa kurang tepat. Pasalnya, publik ingin ada sajian debat yang mempertontonkan narasi melawan narasi.
Selain itu, debat yang dipilih Rizal Ramli untuk menjawab tantangan Luhut juga merupakan hal yang positif. Ada pelajaran bahwa kritik bisa disampaikan secara baik melalui forum yang berpendidikan dan mencerdaskan bangsa.
“Jadi kita sayangkan saja penolakan itu, mudah-mudahan Pak Luhut berubah pikiran dan mau menerima undangan berdebat dengan Pak RR. Ini bukan soal kuat atau lemah menang atau kalah ini pembelajaran sebenarnya,†katanya.
