Berita

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan/Net

Politik

Nasir Djamil Berharap Menko Luhut Berubah Pikiran Dan Mau Berdebat Dengan Rizal Ramli

RABU, 17 JUNI 2020 | 09:48 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Penolakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk berdebat dengan ekonom senior DR. Rizal Ramli mengenai masalah utang disesalkan publik.

Terlebih, tantangan ini mulanya dilontarkan oleh Luhut Pandjaitan, sementara kapasitas Rizal Ramli sebatas menyanggupi tantangan.

Salah satu yang menyesalkan penolakan Luhut Pandjaitan adalah anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS Muhammad Nasir Djamil.


Menurutnya, Menko Luhut memang berhak menolak debat yang akan dipromotori Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM). Namun ada konsekuensi di balik penolakan itu.

“Seperti munculnya tanda tanya publik, kenapa kemudian debat ini ditolak,” ujar Nasir kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (17/6).

Hal ini lantaran kebijakan utang negara yang dilakukan pemerintah memang dianggap oleh mayoritas publik kurang tepat. Sehingga seharusnya debat menjadi wadah bagi Menko Luhut untuk memberi penjelasan secara mendetail.

Keinginan Menko Luhut yang sebatas ingin berdiskusi dengan Rizal Ramli juga dirasa kurang tepat. Pasalnya, publik ingin ada sajian debat yang mempertontonkan narasi melawan narasi.

Selain itu, debat yang dipilih Rizal Ramli untuk menjawab tantangan Luhut juga merupakan hal yang positif. Ada pelajaran bahwa kritik bisa disampaikan secara baik melalui forum yang berpendidikan dan mencerdaskan bangsa.

“Jadi kita sayangkan saja penolakan itu, mudah-mudahan Pak Luhut berubah pikiran dan mau menerima undangan berdebat dengan Pak RR. Ini bukan soal kuat atau lemah menang atau kalah ini pembelajaran sebenarnya,” katanya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya