Berita

Menko Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Politik

Tolak Undangan Debat, Jubir Luhut: Menurut Kami Konyol Kalau Ditanggapi

SELASA, 16 JUNI 2020 | 17:53 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kubu Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Pandjaitan menolak undangan debat melawan ekonom senior DR. Rizal Ramli.

Penolakan disampaikan langsung Jurubicara Luhut Pandjaitan, Jodi Mahardi saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Selasa (16/6).

Mulanya, Jodi Mahardi mengurai bahwa Menko Luhut telah membuka pintu bagi mereka yang punya data dan analisa soal utang pemerintah untuk datang bertemu tatap muka.


Tantangan ini salah satunya direspon oleh dosen senior Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Djamester Simarmata. Djamester lantas disambut baik Menko Luhut untuk datang ke kantor pada 11 Juni lalu.

Sehari sebelum pertemuan itu digelar, sambungnya, Rizal Ramli melalui promotor debat Don Adam dan ProDEM menyampaikan ingin menggelar debat dengan Menko Luhut.

“Pak Luhut hari itu juga mengundang Pak Rizal Ramli untuk ikut pertemuan dengan Pak Djamester tanggal 11 Juni 2020, toh isu yang akan dibahas sama. Namun pihak Pak Rizal Ramli menyatakan tidak bisa tanpa memberikan penjelasan,” ujarnya.

Sementara undangan debat yang dikirim promotor Don Adam, tidak akan ditanggapi oleh kubu Luhut, di mana dalam permintaan itu akan ada juri yang terdiri satu dari kubu Luhut, satu dari kubu Rizal Ramli, dan satu dari pihak promotor.

“Menurut kami konyol kalau ditanggapi,” tegasnya.

Ada sejumlah pertimbangan pihaknya menolak diskusi ini. Antara lain lantaran pemerintah sudah terbiasa berdiskusi atau berdebat untuk cari solusi. Pemerintah, sambungnya, tidak punya waktu untuk selalu berdebat kusir.

“Kedua, tuntutan agar apabila kalah maka tim ekonomi kabinet mundur, sementara mereka hanya berjanji berhenti mengkritik (dengan juri yang berat sebelah ke mereka) menunjukan karakter yang tidak sportif, motif politis serta kebiasaan menciptakan sirkus politik,” tekannya.

“Kalau punya data, mari datanglah untuk berdiskusi atau berdebat untuk mencari solusi tanpa agenda-agenda politik tertentu,” tutup Jodi Mahardi.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya