Berita

Menko Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Politik

Tolak Undangan Debat, Jubir Luhut: Menurut Kami Konyol Kalau Ditanggapi

SELASA, 16 JUNI 2020 | 17:53 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kubu Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Pandjaitan menolak undangan debat melawan ekonom senior DR. Rizal Ramli.

Penolakan disampaikan langsung Jurubicara Luhut Pandjaitan, Jodi Mahardi saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Selasa (16/6).

Mulanya, Jodi Mahardi mengurai bahwa Menko Luhut telah membuka pintu bagi mereka yang punya data dan analisa soal utang pemerintah untuk datang bertemu tatap muka.


Tantangan ini salah satunya direspon oleh dosen senior Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Djamester Simarmata. Djamester lantas disambut baik Menko Luhut untuk datang ke kantor pada 11 Juni lalu.

Sehari sebelum pertemuan itu digelar, sambungnya, Rizal Ramli melalui promotor debat Don Adam dan ProDEM menyampaikan ingin menggelar debat dengan Menko Luhut.

“Pak Luhut hari itu juga mengundang Pak Rizal Ramli untuk ikut pertemuan dengan Pak Djamester tanggal 11 Juni 2020, toh isu yang akan dibahas sama. Namun pihak Pak Rizal Ramli menyatakan tidak bisa tanpa memberikan penjelasan,” ujarnya.

Sementara undangan debat yang dikirim promotor Don Adam, tidak akan ditanggapi oleh kubu Luhut, di mana dalam permintaan itu akan ada juri yang terdiri satu dari kubu Luhut, satu dari kubu Rizal Ramli, dan satu dari pihak promotor.

“Menurut kami konyol kalau ditanggapi,” tegasnya.

Ada sejumlah pertimbangan pihaknya menolak diskusi ini. Antara lain lantaran pemerintah sudah terbiasa berdiskusi atau berdebat untuk cari solusi. Pemerintah, sambungnya, tidak punya waktu untuk selalu berdebat kusir.

“Kedua, tuntutan agar apabila kalah maka tim ekonomi kabinet mundur, sementara mereka hanya berjanji berhenti mengkritik (dengan juri yang berat sebelah ke mereka) menunjukan karakter yang tidak sportif, motif politis serta kebiasaan menciptakan sirkus politik,” tekannya.

“Kalau punya data, mari datanglah untuk berdiskusi atau berdebat untuk mencari solusi tanpa agenda-agenda politik tertentu,” tutup Jodi Mahardi.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Buyback Emas Antam Meroket Rp55.000, Satu Gram Dibanderol Rp2,45 Juta

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:57

Harga Minyak Dunia Merosot Imbas Keputusan Trump

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:56

IHSG Terbang 1,6 Persen Menuju 6.000, Rupiah Ikut Menguat

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:44

PKS: Koalisi Prabowo Akan Tetap Konstruktif Jaga Persatuan Bangsa

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:40

Pengusaha Heri Black Dicecar KPK soal Kontainer Berisi Sparepart di Pelabuhan Tanjung Emas

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:29

10 Kader Ramaikan Bursa Caketum PB SEMMI di Kongres IX Banten

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:17

Berkas Lengkap, Mantan Ketua Ombudsman Hery Susanto Segera Disidang

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:08

Korea Pimpin Reli Bursa Asia

Jumat, 12 Juni 2026 | 08:54

Galeri 24 Dorong Literasi Investasi Emas Masyarakat di Jakarta Fair 2026

Jumat, 12 Juni 2026 | 08:47

Manfaatkan Program Nikah Massal dan One Stop Nikah Solution dari Kemenag, Daftar Sekarang!

Jumat, 12 Juni 2026 | 08:43

Selengkapnya