Berita

Menko Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Politik

Tolak Undangan Debat, Jubir Luhut: Menurut Kami Konyol Kalau Ditanggapi

SELASA, 16 JUNI 2020 | 17:53 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kubu Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Pandjaitan menolak undangan debat melawan ekonom senior DR. Rizal Ramli.

Penolakan disampaikan langsung Jurubicara Luhut Pandjaitan, Jodi Mahardi saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Selasa (16/6).

Mulanya, Jodi Mahardi mengurai bahwa Menko Luhut telah membuka pintu bagi mereka yang punya data dan analisa soal utang pemerintah untuk datang bertemu tatap muka.


Tantangan ini salah satunya direspon oleh dosen senior Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Djamester Simarmata. Djamester lantas disambut baik Menko Luhut untuk datang ke kantor pada 11 Juni lalu.

Sehari sebelum pertemuan itu digelar, sambungnya, Rizal Ramli melalui promotor debat Don Adam dan ProDEM menyampaikan ingin menggelar debat dengan Menko Luhut.

“Pak Luhut hari itu juga mengundang Pak Rizal Ramli untuk ikut pertemuan dengan Pak Djamester tanggal 11 Juni 2020, toh isu yang akan dibahas sama. Namun pihak Pak Rizal Ramli menyatakan tidak bisa tanpa memberikan penjelasan,” ujarnya.

Sementara undangan debat yang dikirim promotor Don Adam, tidak akan ditanggapi oleh kubu Luhut, di mana dalam permintaan itu akan ada juri yang terdiri satu dari kubu Luhut, satu dari kubu Rizal Ramli, dan satu dari pihak promotor.

“Menurut kami konyol kalau ditanggapi,” tegasnya.

Ada sejumlah pertimbangan pihaknya menolak diskusi ini. Antara lain lantaran pemerintah sudah terbiasa berdiskusi atau berdebat untuk cari solusi. Pemerintah, sambungnya, tidak punya waktu untuk selalu berdebat kusir.

“Kedua, tuntutan agar apabila kalah maka tim ekonomi kabinet mundur, sementara mereka hanya berjanji berhenti mengkritik (dengan juri yang berat sebelah ke mereka) menunjukan karakter yang tidak sportif, motif politis serta kebiasaan menciptakan sirkus politik,” tekannya.

“Kalau punya data, mari datanglah untuk berdiskusi atau berdebat untuk mencari solusi tanpa agenda-agenda politik tertentu,” tutup Jodi Mahardi.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya