Berita

Anggota Bawaslu M. Afifuddin, Ketua Bawaslu Abhan, dan Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar (dari kiri ke kanan) saat jumpa pers/RMOL

Politik

Bawaslu Segera Ajak KASN Dan Kemenpan RB Awasi Netralitas ASN

SELASA, 16 JUNI 2020 | 08:16 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Salah satu fokus Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 adalah mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, pihaknya akan bekerjasama dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), guna memastikan netralitas ASN.

“Tanggal 17 Juni, Bawaslu dan KASN akan melakukan perjanjian kerjasama di kantor Bawaslu, sehingga penguatan netralitas ASN, dan peran Bawaslu dalam fungsi penegakkan dapat semakin ditingkatkan,” ujar Fritz Edward dalam jumpa pers di Kantor Bawaslu, Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (15/6).


Selain itu, Bawaslu juga tengah menyiapkan regulasi untuk pengawasan Pilkada yang digelar di 270 daerah pemilihan. Di mana puncak pemyelemggaraan Pilkada ini akan dilakukan pencoblosan secara serentak pada 9 Desember 2020 mendatang.

“Bawaslu sekarang telah mendrafting peraturan Bawaslu tentang pengawasan tahapan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, untuk pemilihan gubernur, walikota, dan bupati dalam bencana non alam," ungkap Fritz Edward.

"Sehingga itu dapat dipergunakan pengawas pemilu dalam melaksanakan tugas pengawasan tahapan dalam waktu dekat ini,” sambungnya.

Adapun untuk tekhnis pengawasan yang akan dilakukan, Fritz memastikan bahwa seluruh pengawas pemilu ad hoc dari tingkat kecamatan (panwascam) hingga tingkat desa telah diaktifkan kembali.

Pengaktifan tersebut sesuai Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 0197/K.BAWASLU/TU.0.00.1.

"Pasca diundangkannya PKPU 5/2020, Bawaslu telah mengaktifkan kembali seluruh pengawas pemilu kami yang ad hoc, yaitu panwascam, dan panwas kelurahan desa," terangnya.

Untuk Panwas kelurahan, desa, Bawaslu telah mengaktifkan kembali 13.595 Panwas. Sementara untuk 6.839 Panwaslu kelurahan desa yang tertunda karena masa pandemi Covid-19 akan dilantik dalam waktu dekat.

"Kami akan melanjuutkan pembentukan Panwaslu yang tertunda," demikian Fritz Edward. 

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kades Diminta Tetap Tenang Sikapi Penyesuaian Dana Desa

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:10

Demokrat Bongkar Operasi Fitnah SBY Tentang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:08

KPK Dalami Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran Mantan Kajari HSU

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:01

INDEF: MBG sebuah Revolusi Haluan Ekonomi dari Infrastruktur ke Manusia

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:48

Pesan Tahun Baru Kanselir Friedrich Merz: Jerman Siap Bangkit Hadapi Perang dan Krisis Global

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:40

Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Aceh Tamiang 1 Januari 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:38

Emas Antam Mandek di Akhir Tahun, Termurah Rp1,3 Juta

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:26

Harga Minyak Datar saat Tensi Timteng Naik

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:21

Keuangan Solid, Rukun Raharja (RAJA) Putuskan Bagi Dividen Rp105,68 Miliar

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:16

Wacana Pilkada Lewat DPRD Salah Sasaran dan Ancam Hak Rakyat

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:02

Selengkapnya