Berita

Wakil Ketua Fraksi PAN, Saleh Partaonan Dulay (sebelah kiri) saat menyamapaikan sikap resmi partainya/RMOL

Politik

PAN Desak Pemerintah Transparan Soal Tarif Setrum, Saleh Daulay: Jangan Sampai Masyarakat Protes Besar-besaran

SENIN, 15 JUNI 2020 | 14:54 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Fraksi Partai Amanat Nasional menyoroti perihal kenaikan tarif setrum yang dinilai tidak wajar. Banyak masyarakat mengeluh kepada PAN mengenai melonjaknya tarif listrik.

Wakil Ketua Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay mendesak pemerintah untuk transparan mengenai ada tidaknya kenaikan tarif listrik.

“Kami dari Fraksi PAN mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai masyarakat yang sudah tidak punya uang, mandek sulit punya uang, pekerjaan banyak di-PHK (pemutusan hubungan kerja), tidak punya pekerjaan lantas harus membayar tagihan yang luar biasa besar itu,” ujar Saleh di kantor Fraksi PAN, Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (15/6).


PAN, kata Saleh, juga mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai petugas pencatatan listrik tidak datang ke rumah-rumah warga yang biasanya melakukan pencatatan listrik. Menurutnya, hal itu merugikan masyarakat.

“Pertama kita rugi karena enggak diperiksa meterannya, kedua kita harus membayar mahal. Sementara listrik kan begitu-begitu saja,” katanya.

Oleh sebab itu, pemerintah harus melakukan evaluasi dan memberikan keterangan kepada masyarakat secara transparan guna menghindari aksi protes besar-besaran.

“Ini hal yang penting karena listrik ini kebutuhan pokok dasar rakyat kita, bahkan di atas BBM, gas, dsb. Jangan sampai masyarakat gelisah, kemudian mengajukan protes besar-besaran,” tandasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya