Berita

Perdana Menteri Australia Scott Morrison/Net

Dunia

PM Scott Morisson Dapat Kritikan Pedas Menyangkal Sejarah Perbudakan Di Australia

JUMAT, 12 JUNI 2020 | 11:55 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Para ahli sejarah, anggota parlemen dan juga aktivis Aborigin di Australia terkejut dengan pernyataan Perdana Menteri Australia Scott Morrison. Mereka kecewa karena Morrison tidak mengakui adanya sejarah perbudakan di Australia.

Sharman Stone, pengajar politik di Monash University, mengingatkan bahwa semua sejarah terkait perbudakan di Australia terdokumentasi dengan baik.

“Perbudakan terhadap penduduk asli, lelaki, dan perempuan serta anak-anak terdokumentasi dengan baik,” kata Stone, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (11/6).


”Orang-orang yang diperbudak bekerja di sejumlah industri seperti penangkapan ikan dan juga sebagai pembantu rumah tangga,”  tambah Stone.

Sebelumnya, dalam sebuah diskusi perihal sejarah pendudukan oleh Inggris, Morrison mengklaim Australia tidak memiliki sejarah perbudakan. Ia malah mengakui bahwa masa-masa pendudukan oleh Inggris adalah salah satu periode yang brutal dalam sejarah Australia.

"Tidak pernah ada perbudakan di Australia," ujar Morrison dalam acara diskusi di tengah merebaknya sentimen rasial setelah insiden kematian George Floyd.
 
Peristiwa itu memunculkan protes besar-besaran di seluruh Amerika Serikat dan sejumlah negara Barat dan Asia. Aksi protes itu menjadi gerakan Black Lives Matter, yang kemudian memicu munculnya isu perlakuan sewenang-wenang aparat Australia terhadap warga Aborigin.

Sejumlah warga Aborigin dilaporkan tewas setelah ditahan polisi di Australia.

Tidak hanya menyangkal sejarah perbudakan di Australia, Morisson juga mengkritik gerakan menurunkan patung-patung yang dirasa rasis atau terkait perbudakan. Menurutnya, gerakan-gerakan tersebut terlalu politis.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya