Bukan Sekadar Formalitas, Jokowi Harus Lebih Tegas Dan Nyata Dalam Merespons Rencana Aneksasi Tepi Barat

Rencana aneksasi Tepi Barat yang akan dilakukan Israel terhadap pemukiman Palestina di tengah pandemik Covid-19 merupakan kejahatan yang super mengerikan. Untuk itu, pemerintah Indonesia harus lebih tegas dalam menangani isu ini.

Begitu kiranya yang disampaikan oleh Ketua Delegasi Parlemen Indonesia untuk Palestina DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (11/6).

Ia mengatakan, sikap pemerintahan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu akan sangat berbahaya, bukan hanya bagi Palestina, namun juga kawasan. Di tengah kasus korupsi yang menyandungnya, Netanyahu justru mengumumkan aneksasi Tepi Barat yang akan dimulai pada 1 Juli.

Jika rencana tersebut berjalan, Syahrul mengatakan, Israel sudah terang-terangan melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB dan Perjanjian Oslo. Bahkan bisa memicu Perang Dunia ke-3.

Selain mengecam keras tindakan sepihak Israel untuk menganeksasi Tepi Barat, politisi PKS tersebut juga mendesak Presiden Joko Widodo untuk lebih tegas. Di mana Indonesia bukan hanya memberikan narasi semata, namun juga tindakan nyata.

"Presiden Indonesia harus lebih bersikap tegas dan tidak hanya mengirimkan surat-surat formalitas yang sudah dilakukan sebelumnya," ujar anggota Komisi V DPR RI tersebut.

"Hari ini, tindakan pengecaman tersebut harus dibarengi tindakan nyata, membuat gerakan besar, men-drive OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) untuk lebih berperan secara keorganisasian," tambahnya menekankan.

Palestina merupakan salah satu negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia. Untuk membayar hutang masa lalu tersebut, Syahrul mengatakan, sudah seharusnya Indonesia mengupayakan kemerdekaan bagi Palestina.

"Inilah momen penting bagi Presiden Jokowi untuk membuktikan lebih nyata, berbuat bukan sekadar 'gimmick ke dunia internasional'," pungkasnya.