Berita

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono/Net

Presisi

Polri Tidak Hadir Sidang Praperadilan Ruslan Buton Karena Masalah Administrasi

KAMIS, 11 JUNI 2020 | 17:18 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan oleh Ruslan Buton tertunda lantaran pihak tergugat yakni Polri tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono menjelaskan, ketidakhadiran Polri dikarenakan ada berkas yang belum selesai.

"Tentunya hal tersebut sudah dikoordinasikan sebelumnya karena tim kuasa hukum Polri masih melengkapi administrasi kelengkapan sidang dan masih menyusun materi untuk persidangan," kata Awi dalam konferensi pers virtual di Mabes Polri, Kamis (11/6).


Kendati demikian, Awi memastikan Polri menghargai proses hukum yang berjalan. Untuk itu, pada persidangan berikutnya, pihak Polri akan hadir memenuhi panggilan Majelis Hakim.

"Apabila seluruh berkas sudah lengkap, maka tim kuasa Polri akan hadir pada persidangan yang telah dijadwalkan Rabu (17/6) pekan depan," jelas Awi.

Sebelumnya, Pangadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang gugatan praperadilan yang dilayangkan oleh Panglima Serdadu Eks Trimata Nusantara Ruslan Buton.

Sidang perdana seharusnya dijawadlkan digelar Rabu (10/6), terpaksa ditunda karena pihak tergugat dalam hal ini Polri tidak hadir dalam persidangan.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya