Berita

Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan/Net

Dunia

Menlu Arab: Rencana Aneksasi Israel Tantangan Terang-terangan Terhadap Norma-norma Internasional

KAMIS, 11 JUNI 2020 | 11:36 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Rencana Israel untuk menganeksasi sebagian wilayah Palestina di Tepi Barat mendapat kecaman dari negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

Menteri Luar Negeri Arab Saudi mengatakan rencana Israel untuk menganeksasi sebagian wilayah Palestina di Tepi Barat sebagai ekskalasi yang berbahaya dan akan mengancam proses perdamaian Israel-Palestina.

Pangeran Faisal bin Farhan mengatakan hal tersebut dalam gelaran Konferensi Tingkat Menteri Luar Biasa (KTM-LB) pada hari Rabu (10/6) bersama para menteri luar negeri yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Pertemuan tersebut digelar untuk membahas situasi terkini tentang rencana Israel yang akan menganeksasi sebagian wilayah Palestina di Tepi Barat.


Sebelumnya, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan Israel bermaksud untuk memperpanjang kedaulatannya atas permukiman Yahudi di Tepi Barat Palestina yang telah diduduki oleh Israel sejak 1967.

“Rencana itu adalah eskalasi berbahaya yang mengancam peluang untuk melanjutkan kembali proses perdamaian untuk mencapai keamanan dan stabilitas di kawasan ini,” kata Pangeran Faisal seperti dikutip dari Arab News, Rabu (10/6).

Dia menambahkan bahwa Kerajaan mengutuk dan menolak rencana Netanyahu dan mereka tetap pada komitmen perdamaian sebagai opsi strategis.

“Kami menyerukan konflik Arab-Israel untuk diselesaikan sesuai dengan resolusi internasional yang relevan, hukum internasional, dan Prakarsa Perdamaian Arab tahun 2002," kata Faisal.

Dia menambahkan bahwa rencana aneksasi Israel adalah tantangan terang-terangan terhadap norma-norma internasional, hukum, perjanjian, konvensi dan resolusi, serta tidak mempertimbangkan hak-hak rakyat Palestina.

OKI mengatakan dalam sebuah pernyataan, ancaman aneksasi sama saja dengan deklarasi resmi oleh Israel tentang pencabutan semua perjanjian yang sudah ditandatangani dan peningkatan serius atas kebijakan dan tindakan kolonialnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Perdana sebagai Anggota Penuh, Prabowo Hadiri KTT BRICS di India

Sabtu, 12 September 2026 | 12:20

Serda Ahmad Muzammil Tewas, POMAU Periksa 4 Personel

Sabtu, 12 September 2026 | 12:06

Menteri Imipas Penuhi Janji, 82 WNI Dipulangkan dari Malaysia

Sabtu, 12 September 2026 | 11:52

Kemendikdasmen Prioritaskan Revitalisasi Ribuan Sekolah, Ini Kategorinya

Sabtu, 12 September 2026 | 11:37

Pertamina Patra Niaga Tingkatkan Pasokan BBM ke SPBU Sulsel

Sabtu, 12 September 2026 | 11:28

Soal Life Jacket yang Ditemukan, Pemilik Kapal Buka Suara

Sabtu, 12 September 2026 | 11:10

Hari Pelanggan, Manfaat Perlindungan Kesehatan Tembus Rp1,1 Triliun

Sabtu, 12 September 2026 | 11:01

LRT Jabodebek Beroperasi Normal Usai Gempa M5,9 Guncang Jakarta

Sabtu, 12 September 2026 | 10:50

Emas Antam Naik di Akhir Pekan, Satu Gram Jadi Segini

Sabtu, 12 September 2026 | 10:45

DPR Desak Usut Tuntas Penembakan Tiga Pegawai Pertanian Jayawijaya

Sabtu, 12 September 2026 | 10:28

Selengkapnya