Berita

Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan/Net

Dunia

Menlu Arab: Rencana Aneksasi Israel Tantangan Terang-terangan Terhadap Norma-norma Internasional

KAMIS, 11 JUNI 2020 | 11:36 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Rencana Israel untuk menganeksasi sebagian wilayah Palestina di Tepi Barat mendapat kecaman dari negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

Menteri Luar Negeri Arab Saudi mengatakan rencana Israel untuk menganeksasi sebagian wilayah Palestina di Tepi Barat sebagai ekskalasi yang berbahaya dan akan mengancam proses perdamaian Israel-Palestina.

Pangeran Faisal bin Farhan mengatakan hal tersebut dalam gelaran Konferensi Tingkat Menteri Luar Biasa (KTM-LB) pada hari Rabu (10/6) bersama para menteri luar negeri yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Pertemuan tersebut digelar untuk membahas situasi terkini tentang rencana Israel yang akan menganeksasi sebagian wilayah Palestina di Tepi Barat.


Sebelumnya, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan Israel bermaksud untuk memperpanjang kedaulatannya atas permukiman Yahudi di Tepi Barat Palestina yang telah diduduki oleh Israel sejak 1967.

“Rencana itu adalah eskalasi berbahaya yang mengancam peluang untuk melanjutkan kembali proses perdamaian untuk mencapai keamanan dan stabilitas di kawasan ini,” kata Pangeran Faisal seperti dikutip dari Arab News, Rabu (10/6).

Dia menambahkan bahwa Kerajaan mengutuk dan menolak rencana Netanyahu dan mereka tetap pada komitmen perdamaian sebagai opsi strategis.

“Kami menyerukan konflik Arab-Israel untuk diselesaikan sesuai dengan resolusi internasional yang relevan, hukum internasional, dan Prakarsa Perdamaian Arab tahun 2002," kata Faisal.

Dia menambahkan bahwa rencana aneksasi Israel adalah tantangan terang-terangan terhadap norma-norma internasional, hukum, perjanjian, konvensi dan resolusi, serta tidak mempertimbangkan hak-hak rakyat Palestina.

OKI mengatakan dalam sebuah pernyataan, ancaman aneksasi sama saja dengan deklarasi resmi oleh Israel tentang pencabutan semua perjanjian yang sudah ditandatangani dan peningkatan serius atas kebijakan dan tindakan kolonialnya.

Populer

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Harga Emas Dunia Terkoreksi Saat Ultimatum Trump Dekati Tenggat

Senin, 06 April 2026 | 08:19

Krisis Global Memanas, Industri Air Minum Tercekik Lonjakan Harga Kemasan

Senin, 06 April 2026 | 08:06

Sektor Bisnis Arab Saudi Terpukul, Pertama Kalinya dalam 6 Tahun

Senin, 06 April 2026 | 08:00

Trump Ancam Ciptakan Neraka untuk Iran jika Selat Hormuz Tak Dibuka

Senin, 06 April 2026 | 07:48

AS Berhasil Selamatkan Pilot Jet Tempur F-15 di Pegunungan Iran

Senin, 06 April 2026 | 07:36

Strategi WFH di Berbagai Negara Demi Efisiensi Energi

Senin, 06 April 2026 | 07:21

Cadangan Pangan Pemerintah Capai Level Tertinggi, Aman hingga Tahun Depan

Senin, 06 April 2026 | 07:06

Daya Kritis PBNU ke Pemerintah Makin Melempem

Senin, 06 April 2026 | 06:32

Amerika Negara dengan Ideologi Kapitalisme Menindas

Senin, 06 April 2026 | 06:12

Isu Pemakzulan Prabowo Belum Padam Total

Senin, 06 April 2026 | 06:07

Selengkapnya