Direktur Eksekutif Center of Public Policy Studies (CPPS) Bambang Istianto/Net
Beberapa hari ke belakang merebak isu pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo, yang mulanya dilontarkan Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens.
Namun banyak kalangan menilai isu tersebut sulit terjadi. Salah satu pihak yang beranggapan sama adalah Direktur Eksekutif Center of Public Policy Studies (CPPS) Bambang Istianto.
"Meski ada wacana dari sejumlah elemen masyarakat terkait adanya pemakzulan Presiden Jokowi, namun bila dilihat dari kalkulasi kekuatan poltik yang ada saat ini sepertinya wacana itu sulit terwujud," ujar Bambang Istianto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (11/6).
Dosen pascasarjana UPN Veteran Jakarta ini tidak memungkiri bahwa segala kemungkinan di dalam politik bisa terjadi. Apalagi jika melihat kritik-kritik yang muncul dari publik mengenai penanganan pandemik virus corona baru atau Covid-19 yang dikerjakan pemerintah.
Meski begitu, Bambang Istianto mengamati bahwa corak kekuasaan saat ini tidak memungkinkan Jokowi dimakzulkan.
"Karena infrastruktur dan suprastruktur politik praktis berada digenggamannya (Jokowi)," ucapnya.
Tapi untuk menghadapi isu kudeta yang muncul, Bambang Istianto menyarankan Jokowi agar menanggapinya dengan kepala dingin, tidak reaktif, apalagi dengan cara insinuasi.
"Akan tetapi dengan merangkul elemen-elemen kekuatan politik dengan elegan dan akomodatif, dipastikan lebih produktif," sebutnya.
Selain itu, kondisi kekuasaan pemerintah yang saat ini tampak power full bisa didayagunakan oleh Jokowi secara efektif, guna melakukan gerak cepat pemulihan ekonomi.
Pasalnya, Bambang Istianto mengamati bahwa faktor eksternal seperti perang dingin antara Amerika Serikat dengan China bisa mempengaruhi politik di dalam negeri.
Oleh karena itu, dia menyarankan agar pemerintah Indonesia bisa lebih cerdas memainkan politik bebas aktif. Sebab bukan tidak mungkin perang dingin dari kedua negara raksasa itu bisa memberi peluang bagi Indonesia memainkan autoritas teritorial di Selat Malaka.
"Sebagai kunci bergaining. Namun dengan tetap menjamin keuntungan dan kepentingan ekonomi dan poltik bagi Indonesia sebagai negara berdaulat. Karena itu, jika faktor internal dan eksternal bisa dikendalikan dengan seimbang maka upaya pemakzulan dapat dieliminir," pungkasnya.
