Kebijakan Ambigu Dari Pemerintah Dinilai Jadi Penyebab Sebaran Covid-19 Meningkat

Lonjakan kasus positif Covid-19 terjadi selama dua hari ini dinilai sebagai akibat kebijakan pemerintah pusat yang tidak sinkron dengan pemerintah daerah.

Pemerhati kebijakan publik, Satyo Purwanto mengatakan bahwa lonjakan kasus Covid-19 pada Selasa (9/6) sebanyak 1.043 orang dan Rabu (10/5) sebanyak 1.241 orang merupakan akumulasi kebijakan pemerintah pusat yang tidak sinkron dengan pemerintah daerah.

Ada sejumlah kebijakan yang ambigu dan membuat bingung daerah, sehingga menjadikan persebaran virus corona meningkat.

"Contoh ambigunya kebijakan tersebut adalah soal aturan mudik, operasional angkutan umum massal, larangan bepergian dan pembatasan jarak fisik dan jarak sosial yang justru banyak dilanggar oleh pejabat atau institusi negara, sehingga memicu transmisi lokal," ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (11/6).

Selain itu, kata Satyo, kebijakan transisi menuju era new normal yang tidak diikuti dengan pengawasan dan penerapan pembatasan jarak di ruang publik juga menjadi sebab dua hari ini terjadi lonjakan kasus positif Covid-19.

"Mestinya SOP komprehensif dibuatkan peraturan semacam perpres, sehingga punya daya tekan tidak sebatas imbauan, sampai saat ini masih saja terlihat tidak adanya kepaduan antara kebijakan pusat dan daerah," pungkas Satyo.