Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS, M. Nasir Djamil/Net
Tingginya ambang batas pencapresan atau presidential treshold (PT) 20 persen sebagaimana telah dimasukkan dalam pembahasan RUU Pemilu yang tengah digodok di Komisi II DPR, dinilai perlu ditinjau ulang.
Pasalnya, tingginya angka PT tersebut akan membatasi para calon presiden dan wakil presiden yang berkualitas untuk mencalonkan diri. Namun begitu, bukan berarti PT dihilangkan dalam menjaring calon berkualitas itu.
Demikian disampaikan anggota Komisi III DPR Fraksi PKS, M. Nasir Djamil saat berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (10/6).
"Jadi memang PT itu penting ya cuma angkanya harus ideal juga sehingga kemudian tidak mematikan peluang calon-calon yang berkualitas," ujar Nasir Djamil.
Menurut dia, PT tetap harus ada untuk melakukan screening para calon presiden maupun wakil presiden yang ingin maju pada ajang pilpres. Karenanya, PT tidak boleh dihilangkan alias sampai 0 persen.
"Kalo 0 persen parpol kehilangan marwah dong, partai gak ada lagi dong, padahal parpol dibentuk tujuannya untuk melakukan kaderisasi dan menempatkan kadernya di wilayah publik. Jadi, walaupun memang semua partai bisa mengajukan calon tapi nanti (kalau 0 persen) yang terjadi hiruk-pikuk," tuturnya.
Lebih lanjut, Nasir Djamil menyatakan bahwa PT 20 memang dinilai terlalu tinggi. Namun, dia tidak bisa mematok angka yang ideal untuk PT tersebut.
Sebab, lanjut Nasir Djamil, berangkat dari landasan dan praktik demokrasi di tanah air pun belum ideal.
"Iya harus ditinjau ulanglah angka 20 persen itu. Kalau bicara idealnya berapa sulit kita bicara ideal karena demokrasi kita belum ideal," ucapnya.
"Yang penting bagaimana muncul kualitas kepemimpinan kedepan," demikian Nasir Djamil menambahkan.
