PP KAMMI Desak Presiden Jokowi Pecat Menteri Dengan Kinerja Buruk Di Pandemik Covid-19

Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) mendesak Presiden Joko Widodo segera lakukan perombakan kabinet dan pecat menteri yang gagal menjalankan tugasnya.

Ketua Umum PP KAMMI Elevan Yusmanto menyebutkan, menteri-menteri yang perlu dicopot adalah yang paling berkaitan langsung dengan penanggulangan pandemi Covid-19.

“PP KAMMI mendesak pemerintah segera memecat menteri yang gagal menangani Covid-19 yang menyebabkan krisis kesehatan dan semakin mengarah kepada krisis sosial dan ekonomi," kata Elevan dalam keterangannya, Rabu (10/6).

Pria yang biasa disapa Elevan ini menjelaskan, bahwa sejak awal pandemik di Indonesia. Pemerintah tidak menunjukkan kinerja yang baik untuk menyelesaikan.

"Sejak awal pandemik masuk ke Indonesia, kami melihat pemerintah terlihat gagap dan tidak bisa menyelesaikan permasalahan kesehatan yang membuat perekonomian dan kondisi sosial semakin kacau," katanya.

Menurutnya, komunikasi antar kementerian dan lembaga yang seperti saling lempar dan saling bertentangan membuat masyarakat bingung.

Krisis ekonomi, lanjutnya semakin terlihat nyata diiringi defisit APBN mencapai Rp 1. 000 Triliun, pengangguran baru tercatat mendekati 5 juta orang menurut catatan Kementerian Tenaga Kerja.

Karena itu, kata dia, PP KAMMI mendesak Presiden Jokowi selaku pemegang mandat kekuasaan tertinggi untuk segera memecat dan mengganti menteri yang gagal bekerja di tengah pandemik Covid-19.

"Semua dilakukan demi rakyat Indonesia yang saat ini sedang menunggu kepastian pemerintah menyelesaikan krisis kesehatan yang mengarah kepada krisis perekonomian ini," jelasnya.

“PP KAMMI telah menilai dan memperhatikan setidaknya ada 10 menteri yang perlu dipecat karena dinilai gagal dalam menangani covid-19 dan tidak becus dalam mengelola pemerintahan," pungkasnya.

Adapun menteri-menteri tersebut diantaranya, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Sosial Julian Batubara, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thohir.