Berita

Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono (kedua dari kiri), saat melihat proyek pengaspalan jalan di wilayahnya/RMOLJateng

Politik

Di Tengah Pandemik, Pemkab Banjarnegara Masih Punya Rp 183 M Untuk Pembangunan Infrastruktur

RABU, 10 JUNI 2020 | 12:43 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Meski pandemik Covid-19 masih melanda, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara telah mencadangkan dana kurang lebih Rp 183 miliar untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

"Pembangunan di Banjarnegara tidak terlalu terdampak oleh pandemik Covid-19. Kegiatan fisik infrastruktur di 20 kecamatan telah dilelang dan sudah berjalan,” kata Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono, Rabu (10/6).
 
Dia mengatakan, Banjarnegara tetap siaga Covid-19, namun hal tersebut tak terlalu berpengaruh terhadap kegiatan infrasruktur. Pembangunan dan peningkatan jalan telah mulai bahkan mencapai sepertiga dari total volume kegiatan.
 

 
"Memang dengan adanya wabah Covid-19, anggaran untuk infrastruktur dipangkas cukup besar. Dari sekitar Rp 240 miliar untuk infrastruktur telah dikurangi Rp 57 miliar untuk penanganan virus corona. Anggaran yang tersisa sekitar Rp 183 miliar, kita maksimalkan untuk pembangunan. Jadi pembangunan di Banjarnegara kembali menggeliat, tidak boleh terdampak corona berlama-lama," tegasnya, dikutip Kantor Berita RMOLJateng.
 
Lebih lanjut, Budi menjelaskan strategi menyisihkan anggaran karena Pemkab cermat dalam memprioritaskan alokasi anggaran yang benar-benar memberi manfaat untuk rakyat.

Di samping itu, anggaran yang hanya pemborosan seperti perjalanan dinas, otomatis dipangkas. Banjarnegara juga tak melulu menggantungkan pada dana dari luar APBD seperti DAK, PHJD, Banprov, dan lainnya.

"Kuncinya adalah kemandirian dan kehati-hatian. Saya yakin jika cermat mengelola APBD sesuai prioritas disertai prinsip kehati-hatian, kami bisa mandiri mengatasi masalah yang ada dengan APBD. Jadi kami tidak tergantung dengan DAK dari pusat atau, bantuan provinsi. Karena kalau APBD dikelola dengan baik pasti cukup. Dan Ini sebuah kebanggaan bagi kami," ungkapnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya