Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Zubairi Djoerban/Net
Adaptasi kebiasaan baru dalam rangka menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19 atau new normal sudah bisa diterapkan di 228 kabupaten/kota yang masuk kategori zona hijau dan kuning.
Namun di sisi yang lain, jumlah kasus positif di sejumlah daerah masih mengalami kenaikan yang cukup drastis. Karena secara harian, pertambahan kasus positif baru Covid-19 tembus ke angka 1.043 kasus pada Selasa kemarin (9/6).
Hal inilah yang kemudian disoroti oleh Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Zubairi Djoerban.
"Sekarang ini terjadi kenaikan yang luar biasa. Jadi kelihatannya kebijakan yang diambil pemerintah sekarang adalah dari kabupaten per kabupaten," ujar Zubairi Djoerban saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (10/6).
Dokter spesialis penyakit dalam ini menilai kewenangan yang diberikan Gugus Tugas Nasional Percepatan Penangan Covid-19 kepada Kepala Daerah dalam menentukan penerapan new normal bisa saja dilakukan.
Akan tetapi, hal itu mesti tetap harus diawasi secara ketat oleh Gugus Tugas Nasional, dengan mempertimbangkan 10 parameter yang diusulkan WHO dalam hal penerapan new normal, berdasarkan data epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan.
"Beberapa waktu yang lalu kan dari Gugus Tugas Pusat sudah menyampaikan, sebagai pertimbangan diberikan 10 parameter dari WHO. Walupun boleh memutuskan (kepala daerah) tapi diberi petunjuknya," tutur Zubairi Djoerban.
"Jadi kalau memang dari kabupaten tidak ada yang meninggal, tidak ada infeksi baru saya kira oke saja new normal," sambungnya.
Namun jika dalam penerapan new normal nanti terdapat gelombang kedua atau second wave penyebaran virus corona baru ini, maka Zubairo Djoerban meminta pemerintah pusat, termasuk Gugus Tugas Nasional untuk kembali ke penerapan PSBB.
"Makanya kalau ada second wave harus berani seperti Korea Selatan. Begitu ada second wave batalin, jadi harus lockdown lagi. Kalau kita ada second wave harus berani mau PSBB lagi. PSBB yang ketat, bukan PSBB yang longgar," demikian Zubairi Djoerban.
