Berita

Peneliti dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng/Ist

Publika

Pasca PSBB: Polusi Dan Susah Bernapas Lagi?

RABU, 10 JUNI 2020 | 00:15 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

JALAN-JALAN mulai padat, lagit Jakarta mulai menghitam kembali, setelah minggu lalu pelangi menghiasi langit kota, anak-anak balita tak lagi antre di rumah sakit karena udara yang baik ternyata membuat banyak orang sehat.

Covid telah membuat harga minyak jatuh, harga batubara jatuh, dan pendapatan negara jatuh lebih dalam. Tapi pada bagian lain, Indonesia malah makin adiktif dengan energi buruk, minyak impor ditumpuk, ditampung di kapal-kapal apung, di storage, untuk Pertamina mendapatkan pasar harga minyak yang makin baik di dalam negeri.

Demikian juga batubara terus digali, usaha-usaha batubara dipermudah izinnya, bandar-bandar batubara besar makin menggila, PLN makin dibuat tergantung oleh pembangkit berbahan bakar fosil. Pengusaha batubara nasional melakukan ekspansi menguasai tambang-tambang di luar negeri, untuk memasok batubara ke Pembangkit listrik Indonesia.


Makin lama Indonesia makin dipenuhi oleh produk-produk yang mengandung CO2, karbon yang telah memperkaya segelintir pengusaha minyak, gas, batubara, sawit, orang, yang secara power full saat ini menguasai politik, menjadi penyangga utama kekuasaan politik negara ini.

Namun itu tak lama lagi, dunia tengah bergerak maju. Pemain keuangan global tak lagi bisa leluasa membiayai tambang-tambang batubara dan minyak. Mereka akan berhadapan dengan pajak karbon yang akan naik berkali kali lipat. Perusahaan-perusahan fosil akan menghadapi kesulitan keuangan.

Demikian juga perusahaan perdagangan akan semakin sulit menjual barang-barang mereka. Komitmen dunia untuk mengurangi emisi akan menjadi hambatan perdagangan yang besar dalam bentuk bea masuk dan bahkan pelarangan impor.

Itulah yang akan dihadapi Indonesia dalam waktu tak lama lagi. Apalagi Indonesia telah menandatangani komitmen Paris. Berkomitmen meningkatkan kontribusi energi nonfosil menjadi 23% pada tahun 2015. Rencana yang sudah pasti tidak akan dapat dicapai oleh Indonesia. Bahkan peta jalan ke arah transisi energi Indonesia makin suram. Tidak ada kejelasan.

Para pengambil kebijakan tak tahu masalah yang meteka hadapi. Umumnya sudah nyaman dan bangkotan dengan uang yang berasal dari keruk sumber daya alam miyak, gas, batubara dan energi yang menimbulkan polusi lingkungan sangat besar.

Jurus para pengambil kebijakan masih “ngototisme” sekali minyak tetap minyak, batubara masih sumber uang mereka.

Padahal sebentar lagi akan dipukul rata oleh perubahan tatanan keuangan global. Dan sekarang pun sudah mulai merasakan betapa dunia tak dapat ditipu. Utang-utang, bond atas nama atau jualan lingkungan tak laku.

Mengapa? Walau bangsa Indonesia bisa ditipu elite nasional, namun dunia tahu bahwa Indonesia tidak punya peta jalan menuju transisi energi. Tak punya peta jalan sustainable ekonominya.

Semoga Covid jadi pelajaran ya....

Penulis adalah peneliti dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

UPDATE

Transformasi Besar-besaran Prabowo Bikin Banyak Orang Kaget

Minggu, 21 Juni 2026 | 14:14

Wapres AS Tiba di Swiss untuk Perundingan Damai dengan Iran

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:50

KPK Ungkap Modus Pinjam Bendera di Proyek Gedung Pemkab Lamongan

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:19

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-65 untuk Jokowi Lewat Instagram

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:05

Tidak Kena Pajak Daerah, Lapangan Golf Senayan Ottolima Layak Dievaluasi

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:04

Pemerintah Sambut Kritik Mahasiswa sebagai Penyempurna Kebijakan

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:00

Nanik S. Deyang Dituntut Audit Total BGN dan Program MBG

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:32

Pemerintah Harus Siapkan Solusi Jangka Panjang Usai Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:24

KPK-Pemprov DKI Sebarkan Pesan Antikorupsi Lewat Halte Setiabudi Integritas

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:22

Seskab dan Kepala BNN Diskusikan Ancaman Peredaran Narkoba Lewat Vape

Minggu, 21 Juni 2026 | 11:59

Selengkapnya