Berita

Saleh Partaonan Daulay/RMOL

Politik

Saleh Daulay: Jika Lonjakan Angka Positif Covid-19 Karena Massif Rapid Tes, Maka Lanjutkan

SELASA, 09 JUNI 2020 | 18:19 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Dalam kurun waktu 24 jam, orang yang terjangkit wabah Covid-19 tembus di angka 1.043 pasien di tengah masa transisi menuju era new normal yang diberlakukan pemerintah sejak 8 Mei 2020.

Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay menyimpulkan ada dua faktor penyebab melonjaknya orang terpapar wabah Covid-19 tersebut.

Pertama, kata dia, bisa jadi lonjakan itu karena adanya pelonggaran PSBB atau menuju new normal. Kemungkinan lainnya, disebabkan massifnya rapid tes, PCR dan swab tes yang dilakukan pemerintah.

Saleh mendesak pemerintah melakukan studi atau kajian terkait meroketnya angka kenaikan warga terjangkit virus dari Wuhan, China tersebut.

Hal tersebut diperlukan untuk melihat apakah lonjakan itu diakibatkan diberlakukannya pelonggaran PSBB di zona merah terpaparnya Covid-19.

“Tapi kalau karena massifnya rapid tes, tentu harus tetap dilanjutkan rapid test. Sembari mengingatkan masyarakat, bahwa penyebaran virus ini belum selesai di Indonsia, bahkan belum mencapai titik puncaknya,” kata Saleh kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (9/6).

“Jadi, semua orang harus mengikuti protokol kesehatan, dalam rangka menyikapi virus corona ini. Protokol kesehatan kan sudah banyak tuh, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Itu semua harus dijaga dengan ketat,” imbuhnya.

Sambung politisi PAN ini, jika hasil kajian penelitian lonjaknya pasien terpapar Covid-19 karena pelonggaran PSBB atau masa transisi tentu pemerintah harus mengevaluasi secepatnya kebijakan tersebut.

“Karena, keselamatan warga itu yang diutamakan. Pilihannya dua itu tadi, dicek dulu jangan-jangan karena masifnya rapid tes. Kalau karena rapid test bisa juga berimplikasi kepada banyaknya jumlah yang terpapar,” bebernya.

Menurutnya, semakin massifpemerintah melakukan rapid test, PCR dan swab test maka semakin banyak yang terdeteksi. Maka, pemerintah diminta mempersiapkan sarana kesehatan yang memadai.

“Kalau sudah banyak yang terdeteksi tentu pemerintah harus menyiapkan sarana dan prasarana, fasilitas kesehatan untuk mengobati mereka dan mengarantinanya,” pungkasnya.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Viral Video Mesum Warga Binaan, Kadiv Pemasyarakatan Jateng: Itu Video Lama

Jumat, 19 April 2024 | 21:35

UPDATE

Satgas Judi Online Jangan Hanya Fokus Penegakkan Hukum

Minggu, 28 April 2024 | 08:06

Pekerja Asal Jakarta di Luar Negeri Was-was Kebijakan Penonaktifan NIK

Minggu, 28 April 2024 | 08:01

PSI Yakini Ekonomi Indonesia Stabil di Tengah Keriuhan Pilkada

Minggu, 28 April 2024 | 07:41

Ganjil Genap di Jakarta Tak Berlaku saat Hari Buruh

Minggu, 28 April 2024 | 07:21

Cuaca Jakarta Hari Ini Berawan dan Cerah Cerawan

Minggu, 28 April 2024 | 07:11

UU DKJ Beri Wewenang Bamus Betawi Sertifikasi Kebudayaan

Minggu, 28 April 2024 | 07:05

Latihan Evakuasi Medis Udara

Minggu, 28 April 2024 | 06:56

Akibat Amandemen UUD 1945, Kedaulatan Hanya Milik Parpol

Minggu, 28 April 2024 | 06:26

Pangkoarmada I Kunjungi Prajurit Penjaga Pulau Terluar

Minggu, 28 April 2024 | 05:55

Potret Bangsa Pasca-Amandemen UUD 1945

Minggu, 28 April 2024 | 05:35

Selengkapnya