Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon/Net
Bukan hanya pemaknaan demokrasi yang hanya prosedural, tetapi biaya demokrasi di Indonesia yang sangat mahal juga menjadi catatan serius bagi keberlangsungan demokratisasi di tanah air.
Hal itu dinilai semakin menyuburkan para "cukong", yakni pengusaha atau pemilik perusahaan besar yang selalu bermain dibalik agenda politik.
Misalnya, dalam Pemilu Presiden (Pilpres), Pilkada, Pileg, Pemilihan DPD, hingga DPRD Kabupaten Kota.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon saat mengisi diskusi daring bertajuk "Menyoal RUU tentang Pemilu dan Prospek Demokrasi Indonesia", Selasa (9/6).
"Kita sebetulnya tidak mau bangun demokrasi yang benar-benar subtantif, banyak mengakali UU untuk kepentingan jangka pendek dan ini yang terjadi, persoalan demokrasi kita ini hanya prosedural," ujar Fadli Zon.
"Membuat demokrasi kita yang mahal dan sangat mahal. Di dalam pertarungan untuk jabatan publik misalnya Presiden, DPR RI, Gubernur, DPRD Provinsi Kabupaten/Kota dst. Ini menjadi
battle of billioner, menjadi pertarungan orang punya uang, orang-orang kaya mempunyai modal atau orang-orang yang punya cukong," sambungnya.
Menurut mantan Wakil Ketua DPR RI ini, imbas dari biaya demokrasi tersebut sangat luar biasa. Karenanya, tidak heran apabila demokrasi di Indonesia hanyalah demokrasi prosedural atau sejatinya memang tidak demokratis.
"Sehingga demokrasi kita menjadi demokrasi yang dikendalikan oleh Cukong sebetulnya kalau mau jujur bicara. Baik itu tuk Pilpres maupun lain-lain. Sangat sedikit case yang tak terkait dengan itu," ungkapnya.
Atas dasar itu, lanjut Fadli Zon, jangan heran apabila para cukong bisa 'bermain' dengan sembilan partai politik yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kedaulatan rakyat itu sendiri menjadi tidak ada dan pada akhirnya mengarah pada oligarki kekuasaan.
"Kalau demokrasi kita ini demokrasi yang disponsori para cukong, apa yang bisa diharapkan?" tanyanya.
"Akhirnya adalah terjadi sebuah oligarki, mereka yang punya kepentingan di Indonesia cukup memegang 9 parpol. Pegang saja 9 orang plus beberapa. Jadi tidak ada namanya rakyat itu, rakyat itu hanya jadi angka-angka saja," pungkasnya.
