Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon/Net
Penerapan demokrasi di tanah air tidak menunjukkan esensi dari demokrasi itu sendiri.
Merujuk RUU Pemilu yang saat ini tengah digodok di DPR dan menuai beragam reaksi, seolah menunjukkan ekspresi demokrasi sejatinya tidak demokratis.
Begitu kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon saat mengisi diskusi daring bertajuk "Menyoal RUU tentang Pemilu dan Prospek Demokrasi Indonesia", Selasa (9/6).
"Pembicaraan tentang demokrasi itu tentu harus melalui suatu proses, filosofinya dulu dasarnya ini apa? Kita mau ke mana kan demokrasi kita ini? Baru kemudian bicara tentang sistem-sistem itu (RUU Pemilu)," ujar Fadli Zon.
Fadli Zon mengatakan, jika menyoal demokrasi yang hanya mengacu pada aturan Pemilu dan selalu berubah-ubah setiap periodenya, itu terlalu dangkal.
Sebab, dalam RUU Pemilu itu seolah hanya membahas yang bersifat jangka pendek semata.
"Kita ini terbalik kita bicara tentang hal-hal yang sangat teknis tentang sistem-sistem itu, berdasarkan kekuatan-kekuatan dan tarik-menarik kepentingan politik jangka pendek. Dan tidak bicara tentang substansi. Bicaranya itu adalah bagaimana soal menang ya," jelasnya.
Menurut mantan Wakil Ketua DPR RI ini, demokrasi di tanah air hanya seremonial belaka. Karena secara substansi praktek demokrasi di Indonesia masih belum demokratis.
"Sebenarnya Indonesia kalau mau dibilang sebagai negara demokrasi, demokrasi di kita ini demokrasi abal-abal sebetulnya. Jadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan di dalam perubahan reformasi dulu dan sebagainya," ucapnya.
Hal itu terlihat dari hilangnya kedaulatan rakyat. Kata Fadli Zon, yang ada hanyalah daulat partai politik lantaran sistemnya dibuat sedemikian rupa untuk menghilangkan kedaulatan rakyat itu sendiri.
"Daulat rakyat itu tidak terlihat, memang terlalu dominan daulat partai. Partai politik adalah instrumen penting dalam demokrasi karena disitu menjadi tools," katanya.
"Tetapi karena sistemnya juga dibuat sedemikian rupa untuk membatasi orang-orang berpartisipasi terutama bukan Hak untuk memilih tetapi hak untuk dipilih," tandasnya.
