Berita

Waketum Gerindra saat jadi narasumber

Politik

Permudah Cari Pemimpin Bangsa, Fadli Zon Usulkan Presidential Threshold Nol Persen

SELASA, 09 JUNI 2020 | 15:10 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Tingginya ambang batas Presiden atau Presidential Treshold (PT) hingga mencapai angka 20 persen dinilai membatasi ruang demokrasi. Lebih baik, PT itu menjadi 0 persen sehingga memberikan peluang yang sama bagi seluruh anak bangsa dalam demokrasi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon saat mengisi diskusi daring yang digekar oleh Pergerakan Indonesia Maju bertajuk "Menyoal RUU tentang Pemilu dan Prospek Demokrasi Indonesia" pada Selasa (9/6).

"Dengan 20 persen Presidensial Threshold (PT) yang cuma beberapa orang yang bisa di situ. Seharusnya presidensial threshold itu 0 persen," kata Fadli Zon.


Menurut Fadli Zon, jika PT 20 persen itu hanya akan menghasilkan sedikit pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pilpres. Diprediksi maksimal tiga bahkan hanya dua pasangan calon yang akan menjadi kandidat Presiden dan Wakil Presiden.

"Saya kira maksimumnya 3 pasangan. Bahkan bisa dibuat 2 pasangan. Kalau bisa, dua-duanya itu juga adalah mereka yang acceptable bagi kepentingan-kepentingan yang besar," tuturnya.

Kendati begitu, lanjut Fadli Zon, kalau masih bisa diturunkan Presidential Treshold pun sebaiknya tidak mesti 20 persen karena dinilai membatasi partisipasi masyarakat. Juga akan sulit mencari kandidat dari putera-puteri terbaik bangsa yang ingin memperbaiki Indonesia ke arah yang lebih baik.  

"Ya kalaupun harus diturunkan misalnya 10 persen lah maksimumnya. Supaya ada pembatasan juga supaya tidak sembarangan orang gitu ya. Tapi kalau 20 persen, saya kira sulit untuk mendapatkan satu kandidat yang kita harapkan menjadi orang yang terbaik memimpin bangsa dan negara kita ini," tandasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

BNI Ingatkan Nasabah, Waspada Modus Penipuan BNIdirect

Sabtu, 13 Juni 2026 | 16:06

Diduga Palsukan KTA, Sekjen dan Waketum PPP Dipolisikan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:47

DPR Nilai Dukungan Publik terhadap Program MBG Tetap Kuat Meski Diterpa Kasus Korupsi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:09

Seleksi Pejabat Kemenag Kini Makin Ketat, Rekam Jejak Jadi Penentu

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:04

Soal Protes Kenaikan BBM, DPR Ingatkan Harga di Indonesia Masih Relatif Murah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:34

Program Padat Karya Jaga Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:29

Kejagung: Motor Listrik MBG Bukan untuk Disita, Tapi Segera Disalurkan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:24

LEMIGAS dan Pertagas Resmi Berkolaborasi di Proyek Cisem II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:55

Fernando Emas: Waspada Reformasi 1998 Jilid II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:51

Bank Mandiri Siapkan Rp1,95 Triliun untuk Lunasi Green Bond Seri A

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:33

Selengkapnya