Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade/RMOL
Alokasi anggaran Program Ekonomi Nasional (PEN) oleh pemerintah untuk sektor UMKM dan penguatan BUMN disambut baik politisi di DPR RI.
Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade menyebutkkan, apabila dilihat dari komposisi alokasi anggarannya. Bagi dia, pemerintah cukup komprehensif memperhatikan sektor-sektor yang perlu diberikan stimulus.
"Dalam catatan saya, lebih dari 65 persen alokasi anggaran digunakan untuk stimulus ke masyarakat miskin dan UMKM. Angka ini sekitar Rp 420 triliun dari sekitar Rp 640 triliun yang disiapkan," kata Andre, kepada wartawan, Selasa (9/6)
Rincian alokasi dana untuk masyarakat miskin dan sektor UMKM diantaranya dukungan Konsumsi bagi rumah tangga miskin, rentan dan terdampak Covid 19 sebesar Rp 172,1 triliun.
Kemudian, subsidi bunga untuk UMKM Rp 34,15 triliun, insentif perpajakan untuk UMMK sebesar Rp 123,01 triliun, alokasi untuk penjaminan kredit modal kerja baru UMKM sebesar Rp 6 triliun dan penempatan dana pemerintah dalam rangka restrukturisasi kredit UMKM sebesar Rp 87,59 triliun.
Dikatakan Andre, sektor UMKM harus diprioritaskan karena sektor ini menyerap mayoritas tenaga kerja di Indonesia. Hal ini tentu tanpa mengenyampingkan penguatan bagi BUMN.
"Selain sektor UMKM, pemerintah juga perlu untuk menstimulus BUMN. BUMN itu seperti lokomotif, membawa gerbong ekonomi kita. BUMN yang perlu distimulus terutama BUMN yang menjalankan penugasan dan proyek strategis nasional,†jelasnya.
Khusus untuk stimulus ke BUMN, sambung politisi Partai Gerindra ini, stimulus penting untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat dapat terus berlangsung dengan baik seperti penyediaan listrik dan BBM.
Termasuk juga untuk memastikan program-program untuk UMKM seperti kredit usaha rakyat (KUR) dan kredit ultra mikro dapat berjalan dengan baik.
Andre memaparkan bahwa bentuk stimulus ke BUMN terdiri dari beberapa dukungan. Pertama, percepatan pembayaran utang subsidi atau kompensasi pemerintah ke BUMN yang menjalankan fungsi penugasan seperti PLN dan Pertamina.
"Kedua PMN (Penyertaan Modal Negara) untuk BUMN yang menjalankan proyek strategis nasional agar rencana pembangunan kita tetap dapat berjalan dan ketiga, pemberian dana talangan sementara kepada BUMN yang mengalami tekanan arus kas akibat Covid 19," katanya.
Selain itu, di tengah usaha untuk mengatasi krisis ini, Andre menyayangkan ada beberapa pihak yang mempolitisasi keadaan di tengah pandemik Covid-19.
“Saya mengkritisi teman-teman yang terlalu naif mempolitisir keadaan krisis yang sedang berusaha kita atasi bersama, ada yang mengatakan bahwa alokasi ini untuk memuluskan salah satu menteri menjadi capres di 2024 misalnya," pungkas legislator Sumatera Barat ini.
