Berita

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon/Net

Politik

Fadli Zon: Yang Terbaik Presidential Threshold 0 Persen Agar Hidangan Demokrasi Banyak

SELASA, 09 JUNI 2020 | 11:06 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Dukungan agar presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden 0 persen terus berdatangan.

Kali ini dukungan disuarakan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon. Menurutnya, PT 0 persen merupakan langkah yang terbaik.

“Menurut saya yang terbaik presidential threshold nol persen,” ujarnya kepada dalam akun Twitter pribadi, Selasa (9/6).


Jika harus ada pembatasan, Fadli Zon meminta agar tidak lebih dari 10 persen. Sebab dengan begitu, nantinya akan banyak calon presiden dan wakil presiden yang muncul, sehingga rakyat punya banyak alternatif pilihan.

“Kalau harus ada pembatasan ya maksimum 10 persen. Agar lebih banyak pilihan di meja hidangan demokrasi,” tutupnya.

Pernyataan Fadli Zon ini merupakan respons atas dukungan tokoh senior DR. Rizal Ramli pada filsuf asal UI Rocky Gerung dan pakar hukum tata negara Zainal Arifin Moctar yang berencana mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait ketentuan presidential threshold (PT).

“Saya dukung upaya tersebut,” kata Rizal Ramli.

Menurutnya, threshold presiden pada hakekatnya adalah alat bagi oligarki untuk mempertahankan kekuasaaa. Mereka tidak menghendaki putra-putri terbaik bangsa menjadi pemimpin.

“Threshold juga menjadi sekrup pemerasan, alat untuk memaksa kepala daerah membayar upeti pada partai. Inilah basis demokrasi kriminal,” demikian Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya