Berita

Direktur Eksekutif Voxpol Centre, Pangi Syarwi Chaniago/Net

Politik

PT Digojlok Ke 7 Persen, Pengamat: Ada Upaya Pengamputasian Partai Kecil Menengah

SELASA, 09 JUNI 2020 | 10:50 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Perdebatan partai politik (Parpol) dalam menentukan ambang batas parlemen atau parlementary trasehold (PT) naik hingga ke angka 7 persen belum usai.

Pembahasannya masih tetus dilakukan oleh perwakilan parpol di DPR. Diantara mereka beradu argumen untuk bisa meloloskan ambang batas yang tepat bagi mereka.

Namun, sejumlah partai yang masuk ke lingkaran penguasa terlihat ngotot untuk menggojlok PT yang dalam UU Pemilu 2017 sebesar 4 persen menjadi 7 persen.


Sepanjang ini baru ada tiga Pparpol yang terkesan ngotot untuk memasykan PT 7 persen ke draf RUU Pemilu baru, diantaranya PDIP, Partai Golkar dan Partai Nasdem.

Fenomena ini pun mendapat tanggapan dari Direktur Eksekutif Voxpol Centre, Pangi Syarwi Chaniago, yang menilai keinginan para partai besar atau penguasa berniat mengamputasi partai-partai kelas kecil dan menengah.

"Saya melihat fenomena ini ada indikasi memang partai besar tidak mau lagi ada partai-partai kecil, partai-partai papan tengah, mengamputasi," ujar Pangi Syarwi Chaniago saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (9/6).

Bila diamati lebih jauh, lanjut Pangi, ketiga partai yang kini ngotot menaikan ambang batas parlemen menunjukkan hasrat kekuasaan yang begitu tinggi. Bahkan bukan tidak mungkin, ketiga partai ini mengancam keberlangsungan demokrasi yang dibangun pasca reformasi 1998.

"PDIP, Golkar, termasuk Nasdem masuk ke rule model partai yang tidak demokratis menurut saya," tutur dosen Universitas Bung Karno (UBK) Jakarta ini.

Lebih lanjut, Pangi khawatir PT 7 persen ini terwujud dan masuk ke dalam UU Pemilu baru. Pasalnya, dia memandang ekosistem partai kecil dan menengah terancam.

"Nah ini adalah kemunduran demokrasi," demikian Pangi Syarwi Chaniago.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Bomba Peduli Beri Makna Hari Ulang Tahun ke-5

Sabtu, 24 Januari 2026 | 16:06

Dharma Pongrekun Soroti Arah Ideologi Ekonomi dalam Pasal 33 UUD 1945

Sabtu, 24 Januari 2026 | 15:47

BNPB Gelar Operasi Modifikasi Cuaca di Jabar-Jakarta, Dua Pesawat Tambahan Dikerahkan

Sabtu, 24 Januari 2026 | 15:25

Tangan Trump Tiba-tiba Memar Saat Peluncuran Dewan Perdamaian Gaza, Ini Penyebabnya

Sabtu, 24 Januari 2026 | 15:01

DPR Minta Basarnas Gerak Cepat Evakuasi Warga Bandung Barat Terdampak Longsor

Sabtu, 24 Januari 2026 | 14:56

Tanah Longsor di Bandung Barat Tewaskan Delapan Orang

Sabtu, 24 Januari 2026 | 14:40

1.000 Guru Ngaji hingga Ojol Perempuan Belanja Gratis di Graha Alawiyah

Sabtu, 24 Januari 2026 | 14:26

Pencuri Gondol Bitcoin Sitaan Senilai Rp800 Miliar dari Korsel

Sabtu, 24 Januari 2026 | 14:18

Polisi Dalami Penyebab Kematian Influencer Lula Lahfah

Sabtu, 24 Januari 2026 | 13:54

Wakadensus 88 Jadi Wakapolda Bali, Tiga Kapolda Bergeser

Sabtu, 24 Januari 2026 | 13:31

Selengkapnya