Berita

Direktur Eksekutif Voxpol Centre, Pangi Syarwi Chaniago/Net

Politik

PT Digojlok Ke 7 Persen, Pengamat: Ada Upaya Pengamputasian Partai Kecil Menengah

SELASA, 09 JUNI 2020 | 10:50 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Perdebatan partai politik (Parpol) dalam menentukan ambang batas parlemen atau parlementary trasehold (PT) naik hingga ke angka 7 persen belum usai.

Pembahasannya masih tetus dilakukan oleh perwakilan parpol di DPR. Diantara mereka beradu argumen untuk bisa meloloskan ambang batas yang tepat bagi mereka.

Namun, sejumlah partai yang masuk ke lingkaran penguasa terlihat ngotot untuk menggojlok PT yang dalam UU Pemilu 2017 sebesar 4 persen menjadi 7 persen.


Sepanjang ini baru ada tiga Pparpol yang terkesan ngotot untuk memasykan PT 7 persen ke draf RUU Pemilu baru, diantaranya PDIP, Partai Golkar dan Partai Nasdem.

Fenomena ini pun mendapat tanggapan dari Direktur Eksekutif Voxpol Centre, Pangi Syarwi Chaniago, yang menilai keinginan para partai besar atau penguasa berniat mengamputasi partai-partai kelas kecil dan menengah.

"Saya melihat fenomena ini ada indikasi memang partai besar tidak mau lagi ada partai-partai kecil, partai-partai papan tengah, mengamputasi," ujar Pangi Syarwi Chaniago saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (9/6).

Bila diamati lebih jauh, lanjut Pangi, ketiga partai yang kini ngotot menaikan ambang batas parlemen menunjukkan hasrat kekuasaan yang begitu tinggi. Bahkan bukan tidak mungkin, ketiga partai ini mengancam keberlangsungan demokrasi yang dibangun pasca reformasi 1998.

"PDIP, Golkar, termasuk Nasdem masuk ke rule model partai yang tidak demokratis menurut saya," tutur dosen Universitas Bung Karno (UBK) Jakarta ini.

Lebih lanjut, Pangi khawatir PT 7 persen ini terwujud dan masuk ke dalam UU Pemilu baru. Pasalnya, dia memandang ekosistem partai kecil dan menengah terancam.

"Nah ini adalah kemunduran demokrasi," demikian Pangi Syarwi Chaniago.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Tak Pelihara Buzzer, Prabowo Layak Terus Didukung

Jumat, 02 Januari 2026 | 04:14

Stasiun Cirebon Dipadati Penumpang Arus Balik Nataru

Jumat, 02 Januari 2026 | 04:00

SBY Pertimbangkan Langkah Hukum, Mega Tak Suka Main Belakang

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:34

Pilkada Lewat DPRD Cermin Ketakutan terhadap Suara Rakyat

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:26

Jika Mau Kejaksaan Sangat Gampang Ciduk Silfester

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:01

Pilkada Lewat DPRD Sudah Pasti Ditolak

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:37

Resolusi 2026 Rismon Sianipar: Makzulkan Gibran Wapres Terburuk

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:13

Kata Golkar Soal Pertemuan Bahlil, Dasco, Zuhas dan Cak Imin

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:10

Penumpang TransJakarta Minta Pelaku Pelecehan Seksual Ditindak Tegas

Jumat, 02 Januari 2026 | 01:38

Bulgaria Resmi Gunakan Euro, Tinggalkan Lev

Jumat, 02 Januari 2026 | 01:21

Selengkapnya