Berita

Direktur Eksekutif Voxpol Centre, Pangi Syarwi Chaniago/Net

Politik

PT Digojlok Ke 7 Persen, Pengamat: Ada Upaya Pengamputasian Partai Kecil Menengah

SELASA, 09 JUNI 2020 | 10:50 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Perdebatan partai politik (Parpol) dalam menentukan ambang batas parlemen atau parlementary trasehold (PT) naik hingga ke angka 7 persen belum usai.

Pembahasannya masih tetus dilakukan oleh perwakilan parpol di DPR. Diantara mereka beradu argumen untuk bisa meloloskan ambang batas yang tepat bagi mereka.

Namun, sejumlah partai yang masuk ke lingkaran penguasa terlihat ngotot untuk menggojlok PT yang dalam UU Pemilu 2017 sebesar 4 persen menjadi 7 persen.


Sepanjang ini baru ada tiga Pparpol yang terkesan ngotot untuk memasykan PT 7 persen ke draf RUU Pemilu baru, diantaranya PDIP, Partai Golkar dan Partai Nasdem.

Fenomena ini pun mendapat tanggapan dari Direktur Eksekutif Voxpol Centre, Pangi Syarwi Chaniago, yang menilai keinginan para partai besar atau penguasa berniat mengamputasi partai-partai kelas kecil dan menengah.

"Saya melihat fenomena ini ada indikasi memang partai besar tidak mau lagi ada partai-partai kecil, partai-partai papan tengah, mengamputasi," ujar Pangi Syarwi Chaniago saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (9/6).

Bila diamati lebih jauh, lanjut Pangi, ketiga partai yang kini ngotot menaikan ambang batas parlemen menunjukkan hasrat kekuasaan yang begitu tinggi. Bahkan bukan tidak mungkin, ketiga partai ini mengancam keberlangsungan demokrasi yang dibangun pasca reformasi 1998.

"PDIP, Golkar, termasuk Nasdem masuk ke rule model partai yang tidak demokratis menurut saya," tutur dosen Universitas Bung Karno (UBK) Jakarta ini.

Lebih lanjut, Pangi khawatir PT 7 persen ini terwujud dan masuk ke dalam UU Pemilu baru. Pasalnya, dia memandang ekosistem partai kecil dan menengah terancam.

"Nah ini adalah kemunduran demokrasi," demikian Pangi Syarwi Chaniago.

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

10 Lokasi Terbaik Nonton Pawai Ogoh-Ogoh Nyepi 2026 di Bali, Catat Tempatnya

Selasa, 17 Maret 2026 | 17:50

UPDATE

Kebijakan WFH Sehari Tunggu Persetujuan Presiden

Kamis, 26 Maret 2026 | 12:03

Tito Pastikan Skema WFH Sehari Tak Hambat Layanan Pemda

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:55

Purbaya Guyur Dana Lagi Rp100 Triliun ke Bank Himbara

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:45

Efisiensi Anggaran Harus Terukur dan Terarah

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:33

Pengamat Soroti Pertemuan Anies, SBY, dan AHY: CLBK Jelang 2029

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:22

Prabowo Tambah 13 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp239 Triliun

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:16

Efisiensi Energi Jangan Korbankan Pendidikan lewat Pembelajaran Daring

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:11

Emas Antam Mandek, Buyback Merosot ke Rp2,49 Juta per Gram

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:01

Akreditasi Dapur MBG Jangan Hanya Formalitas

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:00

KSP: Anggaran Pendidikan Tak Dikurangi

Kamis, 26 Maret 2026 | 10:58

Selengkapnya