Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Bambang Istianto Beberkan Faktor Yang Memungkinkan Pemakzulan Jokowi Jadi Nyata

SELASA, 09 JUNI 2020 | 10:00 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Wacana mengenai pemakzulan Presiden Joko Widodo masih ramai diperbincangkan banyak pihak.

Isu yang berawal dari pernyataan Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens ini dianggap oleh banyak kalangan sebagai sesuatu yang belum mungkin terjadi.

Namun Direktur Eksekutif Center of Public Policy Studies (CPPS) Bambang Istianto memiliki pandangan yang berbeda. Sebab dia melihat kondisi pandemik virus corona baru atau Covid-19 membuka setiap potensi terjadi.


"Dalam politik sesuatu yang tidak mungkin dalam waktu singkat berubah jadi mungkin," ujar Bambang Istianto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (9/6).

Indikasi kemungkinan terjadinya kudeta, terang Bambang, bisa dicermati dari faktor internal yang berkembang saat ini.

Ia mengurai, faktor internal seperti munculnya faksi-faksi dalam kekuasaan memberikan sinyal yang menginginkan terjadinya pergantian kekuasaan.

Di samping itu, melemahnya kapasitas pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19 berdampak serius terhadap terpuruknya kondisi makro maupun mikro ekonomi dalam negeri.

Kedua hal tersebut menurut Bambang semakin menggerus kepercayaan publik kepada pemerintah.

"Kemudian ditambah kelompok penekan bersuara semakin kencang, mulai dari kampus UGM melalui webinar yang bertajuk "pemakzulan presiden" juga menghangatkan suhu poltik di Indonesia," lanjut dosen pascasarjana UPN Veteran Jakarta ini.

Bambang juga menyebutkan, penegakan hukum yang dilakukan pemerintah juga bisa jadi pemicu kudeta pemerintahan. Faktor ini bisa menjadi push factor pemakzulan tersebut.

"Kasus hukum yang menimpa seorang pemberani seperti Ruslan Buton menuntut mundur presiden Joko Widodo melalui medsos menjadi indikasi reaksi publik semakin mengeras," sebutnya.

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

10 Lokasi Terbaik Nonton Pawai Ogoh-Ogoh Nyepi 2026 di Bali, Catat Tempatnya

Selasa, 17 Maret 2026 | 17:50

UPDATE

Kebijakan WFH Sehari Tunggu Persetujuan Presiden

Kamis, 26 Maret 2026 | 12:03

Tito Pastikan Skema WFH Sehari Tak Hambat Layanan Pemda

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:55

Purbaya Guyur Dana Lagi Rp100 Triliun ke Bank Himbara

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:45

Efisiensi Anggaran Harus Terukur dan Terarah

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:33

Pengamat Soroti Pertemuan Anies, SBY, dan AHY: CLBK Jelang 2029

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:22

Prabowo Tambah 13 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp239 Triliun

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:16

Efisiensi Energi Jangan Korbankan Pendidikan lewat Pembelajaran Daring

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:11

Emas Antam Mandek, Buyback Merosot ke Rp2,49 Juta per Gram

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:01

Akreditasi Dapur MBG Jangan Hanya Formalitas

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:00

KSP: Anggaran Pendidikan Tak Dikurangi

Kamis, 26 Maret 2026 | 10:58

Selengkapnya