Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Bambang Istianto Beberkan Faktor Yang Memungkinkan Pemakzulan Jokowi Jadi Nyata

SELASA, 09 JUNI 2020 | 10:00 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Wacana mengenai pemakzulan Presiden Joko Widodo masih ramai diperbincangkan banyak pihak.

Isu yang berawal dari pernyataan Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens ini dianggap oleh banyak kalangan sebagai sesuatu yang belum mungkin terjadi.

Namun Direktur Eksekutif Center of Public Policy Studies (CPPS) Bambang Istianto memiliki pandangan yang berbeda. Sebab dia melihat kondisi pandemik virus corona baru atau Covid-19 membuka setiap potensi terjadi.


"Dalam politik sesuatu yang tidak mungkin dalam waktu singkat berubah jadi mungkin," ujar Bambang Istianto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (9/6).

Indikasi kemungkinan terjadinya kudeta, terang Bambang, bisa dicermati dari faktor internal yang berkembang saat ini.

Ia mengurai, faktor internal seperti munculnya faksi-faksi dalam kekuasaan memberikan sinyal yang menginginkan terjadinya pergantian kekuasaan.

Di samping itu, melemahnya kapasitas pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19 berdampak serius terhadap terpuruknya kondisi makro maupun mikro ekonomi dalam negeri.

Kedua hal tersebut menurut Bambang semakin menggerus kepercayaan publik kepada pemerintah.

"Kemudian ditambah kelompok penekan bersuara semakin kencang, mulai dari kampus UGM melalui webinar yang bertajuk "pemakzulan presiden" juga menghangatkan suhu poltik di Indonesia," lanjut dosen pascasarjana UPN Veteran Jakarta ini.

Bambang juga menyebutkan, penegakan hukum yang dilakukan pemerintah juga bisa jadi pemicu kudeta pemerintahan. Faktor ini bisa menjadi push factor pemakzulan tersebut.

"Kasus hukum yang menimpa seorang pemberani seperti Ruslan Buton menuntut mundur presiden Joko Widodo melalui medsos menjadi indikasi reaksi publik semakin mengeras," sebutnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Tak Pelihara Buzzer, Prabowo Layak Terus Didukung

Jumat, 02 Januari 2026 | 04:14

Stasiun Cirebon Dipadati Penumpang Arus Balik Nataru

Jumat, 02 Januari 2026 | 04:00

SBY Pertimbangkan Langkah Hukum, Mega Tak Suka Main Belakang

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:34

Pilkada Lewat DPRD Cermin Ketakutan terhadap Suara Rakyat

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:26

Jika Mau Kejaksaan Sangat Gampang Ciduk Silfester

Jumat, 02 Januari 2026 | 03:01

Pilkada Lewat DPRD Sudah Pasti Ditolak

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:37

Resolusi 2026 Rismon Sianipar: Makzulkan Gibran Wapres Terburuk

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:13

Kata Golkar Soal Pertemuan Bahlil, Dasco, Zuhas dan Cak Imin

Jumat, 02 Januari 2026 | 02:10

Penumpang TransJakarta Minta Pelaku Pelecehan Seksual Ditindak Tegas

Jumat, 02 Januari 2026 | 01:38

Bulgaria Resmi Gunakan Euro, Tinggalkan Lev

Jumat, 02 Januari 2026 | 01:21

Selengkapnya