Berita

Ilustrasi aksi unjuk rasa/Net

Politik

Kelompok Kritis Bukan Pengacau, Tapi Vitamin Bagi Kesehatan Demokrasi Indonesia

SELASA, 09 JUNI 2020 | 09:23 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Isu yang menyebut ada sejumlah kalangan sedang menyusun usaha untuk mengkudeta presiden muncul di saat negeri ini tengah menghadapi pandemik Covid-19.

Isu itu pertama kali dihembuskan oleh Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens yang mengaku telah mengantongi nama sejumlah tokoh yang ingin melakukan kudeta terhadap pemerintahan sah.

Menanggapi isu tersebut, pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Andi Yusran mengatakan kalangan yang dituduh akan mengkudeta presiden itu dialamatkan untuk kaum kritis.


"Berbeda dengan Boni yang menilai kelompok kritis bagian dari kelompok pengacau negara, Saya justru menilai  bahwa kehadiran kaum kritis tersebut adalah suplemen dan vitamin bagi kesehatan prosesi demokrasi Indonesia," ungkap Andi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (9/7) .

Andi melanjutkan bahwa saat ini Indonesia mulai diserang dengan berbagai jenis virus yang mengancam keberlangsungan reformasi menuju konsolidasi demokrasi yang sedang berproses.

Karenanya, kehadiran kelompok kritis yang secara kuantitatif sangat minim itu, setidaknya bisa menjadi kelompok penyeimbang dalam proses-proses politik kenegaraan setelah suprastruktur politik (DPR) dilemahkan. Termasuk semakin kendornya peran infrastruktur politik publik, yakni partai politik, akibat sub-ordinasi kekuasaan.

"Kehadiran kelompok kritis dalam panggung politik Indonesia kekinian adalah energi baru bagi bangsa ini untuk keluar dari perangkap otoriterisme gaya baru yang sedang mewabah," pungkasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

BNI Ingatkan Nasabah, Waspada Modus Penipuan BNIdirect

Sabtu, 13 Juni 2026 | 16:06

Diduga Palsukan KTA, Sekjen dan Waketum PPP Dipolisikan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:47

DPR Nilai Dukungan Publik terhadap Program MBG Tetap Kuat Meski Diterpa Kasus Korupsi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:09

Seleksi Pejabat Kemenag Kini Makin Ketat, Rekam Jejak Jadi Penentu

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:04

Soal Protes Kenaikan BBM, DPR Ingatkan Harga di Indonesia Masih Relatif Murah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:34

Program Padat Karya Jaga Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:29

Kejagung: Motor Listrik MBG Bukan untuk Disita, Tapi Segera Disalurkan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:24

LEMIGAS dan Pertagas Resmi Berkolaborasi di Proyek Cisem II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:55

Fernando Emas: Waspada Reformasi 1998 Jilid II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:51

Bank Mandiri Siapkan Rp1,95 Triliun untuk Lunasi Green Bond Seri A

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:33

Selengkapnya