Ilustrasi aksi unjuk rasa/Net
Isu yang menyebut ada sejumlah kalangan sedang menyusun usaha untuk mengkudeta presiden muncul di saat negeri ini tengah menghadapi pandemik Covid-19.
Isu itu pertama kali dihembuskan oleh Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens yang mengaku telah mengantongi nama sejumlah tokoh yang ingin melakukan kudeta terhadap pemerintahan sah.
Menanggapi isu tersebut, pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Andi Yusran mengatakan kalangan yang dituduh akan mengkudeta presiden itu dialamatkan untuk kaum kritis.
"Berbeda dengan Boni yang menilai kelompok kritis bagian dari kelompok pengacau negara, Saya justru menilai bahwa kehadiran kaum kritis tersebut adalah suplemen dan vitamin bagi kesehatan prosesi demokrasi Indonesia," ungkap Andi kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (9/7) .
Andi melanjutkan bahwa saat ini Indonesia mulai diserang dengan berbagai jenis virus yang mengancam keberlangsungan reformasi menuju konsolidasi demokrasi yang sedang berproses.
Karenanya, kehadiran kelompok kritis yang secara kuantitatif sangat minim itu, setidaknya bisa menjadi kelompok penyeimbang dalam proses-proses politik kenegaraan setelah suprastruktur politik (DPR) dilemahkan. Termasuk semakin kendornya peran infrastruktur politik publik, yakni partai politik, akibat sub-ordinasi kekuasaan.
"Kehadiran kelompok kritis dalam panggung politik Indonesia kekinian adalah energi baru bagi bangsa ini untuk keluar dari perangkap otoriterisme gaya baru yang sedang mewabah," pungkasnya.
