Berita

Ilustrasi aksi unjuk rasa/Net

Politik

Kelompok Kritis Bukan Pengacau, Tapi Vitamin Bagi Kesehatan Demokrasi Indonesia

SELASA, 09 JUNI 2020 | 09:23 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Isu yang menyebut ada sejumlah kalangan sedang menyusun usaha untuk mengkudeta presiden muncul di saat negeri ini tengah menghadapi pandemik Covid-19.

Isu itu pertama kali dihembuskan oleh Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens yang mengaku telah mengantongi nama sejumlah tokoh yang ingin melakukan kudeta terhadap pemerintahan sah.

Menanggapi isu tersebut, pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Andi Yusran mengatakan kalangan yang dituduh akan mengkudeta presiden itu dialamatkan untuk kaum kritis.


"Berbeda dengan Boni yang menilai kelompok kritis bagian dari kelompok pengacau negara, Saya justru menilai  bahwa kehadiran kaum kritis tersebut adalah suplemen dan vitamin bagi kesehatan prosesi demokrasi Indonesia," ungkap Andi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (9/7) .

Andi melanjutkan bahwa saat ini Indonesia mulai diserang dengan berbagai jenis virus yang mengancam keberlangsungan reformasi menuju konsolidasi demokrasi yang sedang berproses.

Karenanya, kehadiran kelompok kritis yang secara kuantitatif sangat minim itu, setidaknya bisa menjadi kelompok penyeimbang dalam proses-proses politik kenegaraan setelah suprastruktur politik (DPR) dilemahkan. Termasuk semakin kendornya peran infrastruktur politik publik, yakni partai politik, akibat sub-ordinasi kekuasaan.

"Kehadiran kelompok kritis dalam panggung politik Indonesia kekinian adalah energi baru bagi bangsa ini untuk keluar dari perangkap otoriterisme gaya baru yang sedang mewabah," pungkasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Bea Cukai Sita 1.435 Bale Pakaian Bekas Ilegal Senilai Rp11,4 Miliar

Selasa, 22 September 2026 | 12:26

Bea Cukai Gagalkan 30 Kontainer Berisi Beras-Garam hingga Balpres, Nilainya Rp27,3 Miliar

Selasa, 22 September 2026 | 12:14

Lulus Kuliah, Sarjana SGU Ditantang Adaptif Hadapi Perubahan

Selasa, 22 September 2026 | 12:03

KPK Bakal Dalami Keterlibatan Dua Dirjen ATR/BPN yang Belum Jadi Tersangka

Selasa, 22 September 2026 | 11:55

Keselamatan Warga Harus Diprioritaskan di Tengah Banjir Bandang Solok

Selasa, 22 September 2026 | 11:51

Menlu Sugiono Serukan Langkah Nyata Group Eight Hentikan Krisis Gaza

Selasa, 22 September 2026 | 11:49

Harga Bitcoin Melonjak 6,66 Persen ke 86.614 Dolar AS

Selasa, 22 September 2026 | 11:47

Parpol Nonparlemen Bakal Kesulitan Jika Wacana Dua Fraksi untuk Capres Diterapkan

Selasa, 22 September 2026 | 11:37

NPCT1 Pastikan Tidak Ada Korban Pasca-Kebakaran Kontainer

Selasa, 22 September 2026 | 11:32

Sjafrie Apresiasi Jepang, dari Kemitraan Pertahanan hingga Bantuan Chinook

Selasa, 22 September 2026 | 11:05

Selengkapnya