Berita

mantan Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Beathor Suryadi/Net

Politik

Beathor Suryadi: Jika Saran Saya Didengar DPR, Gugatan Presidential Threshold 0 Persen Jadi Sia-sia

SELASA, 09 JUNI 2020 | 08:25 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Sejumlah tokoh akan mengajukan gugatan terhadap pembatasan ambang batas presiden atau presidential threshold ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada pekan ini. Baik tokoh senior Rizal Ramli, Rocky Gerung, dan Zainal Arifin menghendaki agar PT presiden 0 persen.

Bagi mantan Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Beathor Suryadi, langkah itu akan sia-sia andaikata DPR mengikuti sarannya.

“Langkah itu akan sia sia jika DPR mendengar saran saya,” ujarnya kepada redaksi, Selasa (9/6).


Dalam sarannya, Beathor Suryadi mengusulkan agar partai dengan suara terbanyak tidak hanya menentukan jabatan di DPR, tapi juga jadi penentu presiden dan kepala daerah dalam pemilu.

“Artinya suara rakyat terbesar dan terbanyak telah memilih partai, maka partai tersebut yang membentuk pemerintahan/eksekutif plus menjalankan M3 untuk jabatan pimpinan AKD,” terangnya.

Sementara calon perseorangan yang dirasa populer dan mumpuni, maka bisa tampil jadi kandidat di satu partai yang mereka yakini pasti menang. Sehingga mereka bisa diantar untuk jadi pemimpin nasional.

Dengan usulan pemilu seperti ini, sambung Beathor Suryadi, semua ruang terbuka untuk siapapun. Selain itu, juga tidak ada demokrasi kriminal dan perampasan suara rakyat seperti yang dituding oleh para tokoh penggugat.

“Semoga usulan ini menjadi perhatian para anggota dewan,” tutupnya.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya